Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan perubahan kurs ini masih aman bagi sektor infrastruktur sehingga belum ada rencana penyesuaian (eskalasi) kontrak-kontrak proyek PU yang sedang berjalan.
"Untuk depresiasi rupiah ini secara nasional belum ada (dampak ke proyek infrastruktur). Jadi tidak ada penyesuaian kontrak-kontrak di PU," ujar Basuki ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau PU hampir 100% (bahan material) di kita. Nggak ada impor. Baja, semen segala. Kemarin kan kami ke Indarung, itu juga mereka masih ada stok dan tidak perlu impor, malah ekspor ke Filipina," kata Basuki.
Namun demikian bukan berarti dirinya tidak menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons pelemahan yang lebih dalam lagi. Meskipun secara material tidak bermasalah namun ada sejumlah alat berat dan teknologi yang masih harus didatangkan dari luar negeri yang membutuhkan dolar. Pihaknya sudah berpengalaman menghadapi kondisi tersebut.
"Kita kan sudah pengalaman dengan itu. Apakah dikurangi volumenya (volume pekerjaan), atau kah nanti di-carry over (dialihkan) ke 2016. Tapi sampai sekarang belum ada (rencana penyesuaian)," kata Basuki.
Biasanya yang paling terdampak pada eskalasi nilai kontrak untuk proyek-proyek tahun jamak atau multiyears. Bila ada perubahan kurs biasanya yang terkena dampak adalah para kontraktor proyek termasuk yang menggarap proyek pemerintah. Biasanya sejumlah kontrak multiyears pada periode sebelumnya memakai kurs lama.
Eskalasi ini biasanya terjadi karena ada perubahan harga bahan bangunan atau material yang berasal dari impor mulai dari besi, beton, aspal, dan lainnya. Biasanya kontraktor bila sudah merasa terdesak akan mengajukan eskalasi kontrak proyek ke pemerintah agar disesuaikan nilai proyeknya.
(dna/hen)











































