.webp)
Selanjutnya, RAPBN yang bernilai Rp 2.121 triliun tersebut siap dibahas lebih rinci pada tingkat selanjutnya, hingga akhirnya nanti ditetapkan sebagai undang-undang APBN 2016.
"Setelah mendengarkan tanggapan dari pemerintah, maka RAPBN akan dibahas kepada tingkat selanjutnya," ungkap pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan dalam sidang paripurna, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, pengalihan belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran seperti subsidi listrik ke belanja yang lebih produktif melalui peningkatan belanja infrastruktur, pertanian, perikanan dan pariwisata.
Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari APBN yang untuk pertama kalinya diwujudkan di tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah sesuai amanah UU.
Keempat, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu, dengan menambah. Penerima bantuan tunai bersyarat dari 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 juta keluarga.
Kelima, memperluas program kredit usaha rakyat untuk mendukung kegiatan usaha menengah kecil dan mikro melalui peningkatan anggaran. Subsidi bunga.
Kemudian dalam komponen asumsi makro. Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun 2016 sebesar 5,5% berada pada batas bawah rentang pertumbuhan ekonomi, sesuai kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN yaitu 5,5 sampai 6%.
Terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah dan BI tidak pernah berdiam diri. Apa yang terjadi dengan rupiah, seperti yang dihadapi juga oleh mata uang negara lainnya terhadap dolar AS.
"Gejala global yang terjadi 1-2 tahun yang lalu tersebut terkait rencana langkah lanjutan normalisasi kebijakan moneter di AS, yang kemudian diperparah pada beberapa waktu terakhir dengan kebijakan devaluasi Yuan Tiongkok," tegas Bambang.
Stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga agar tidak berdampak lebih luas terhadap aspek perekonomian nasional. Dalam RAPBN 2016 diperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah akan mencapai Rp 13.4000 per USD.
"Kondisi aktual yang terjadi saat ini di pasar mata uang nasional dan global, pasti akan diperhitungkan pemerintah, BI dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2016. Selain itu, penetapan asumsi akan memperhitungkan langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang telah dan akan dilakukan," paparnya.
Penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun atau meningkat hanya 5% dari target tahun ini. Target ini cukup wajar dengan mempertimbangkan perlambatan perekonomian di 2015 dan 2016 serta langkah-langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang akan terus dilakukan pemerintah.
Untuk belanja pemerintah, khususnya infrastruktur akan menuju kepada kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur pertanian, perumahan, air minum dan sanitasi.
Direncanakan akan dibangun 375,9. Km jalan, 6.283,9 m jembatan, perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 500.000 ha, selain pembangunan infrastruktur, lainnya secara menyeluruh.
Terkait rencana penarikan utang, terutama utang luar negeri, mulai tahun 2016 penarikan pinjaman luar negeri neto di APBN direncanakan kembali positif.
"Perbaikan tersebut diambil untuk mengurangi beban biaya penarikan utang secara keseluruhan, mengurangi risiko pasar dari pengelolaan SBN, serta diversifikasi portfolio utang pemerintah. Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat, digunakan untuk kegiatan yang produktif, serta menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tingkat yang aman (sekitar 26%)," terangnya.
(mkl/hen)
