Soal Dwell Time, Rizal Ramli: Mafia Kita 'Sikat', Pejabat Ngaco Kita Geser

Jakarta - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli hari ini memimpin rapat koordinasi percepatan waktu bongkar muat atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Usai rapat koordinasi yang dihadiri menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga, Rizal menjelaskan tentang langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan 'macet' di Priok.

Ia juga membentuk tim khusus atau task force percepatan dwell time. Selama bekerja, ia dan tim tidak segan-segan menyikat 'oknum' di pelabuhan yang sengaja memperlama proses bongkar muat.

"Di Priok banyak mafia, kita akan sikat kalau bercanda. Sikat kalau macam-macam. Pejabat ngaco-ngaco kita geser. Swasta macam-macam kita berhentikan izinnya," ujar Rizal saat Press Conference Dwell Tme di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Selain memberantas oknum atau mafia pelabuhan, pemerintah menyiapkan 5 jurus mempercepat dwell time.

Pemerintah akan memperbanyak importir yang masuk jalur hijau. Importir yang memiliki rekam jejak baik akan direkomendasikan jalur hijau. Namun, jalur merah atau pemeriksaan ketat akan diberlakukan untuk importir nakal.

"Saya minta Bea Cukai untuk cek ulang data-data importir. Yang eligible masuk jalur hijau. Nggak pernah nyelundupin, masuk jalur hijau. Kita minta supaya cepat," tuturnya.

Bea Cukai juga akan melakukan langkah lebih dinamis untuk proses pemeriksaan pada tahap custom clearance. Barang yang masuk jalur hijau tidak perlu diperiksa pada tahapan custom clearance. Bila ada pemeriksaan, sifatnya hanya random di luar pelabuhan atau saat barang tiba di tujuan

"Kita terlalu banyak, pre audit barang. Di UU Bea Cukai ikut bantu bikin. Ada post audit. Itu diperiksa random di pabrik bukan di pelabuhan," sebutnya.

Rizal juga akan memerintahkan PT Pelindo II (Persero) untuk mempercepat barang keluar pada area penitipan pasca tahap custom clearance.

Pemerintah juga akan membuat kebijakan tarif atau policy tarif. Tarif menyimpan kontainer akan dibuat lebih mahal sehingga importir malas menyimpan berlama-lama barang di pelabuhan.

"Biaya penyimpanan kontainer murah banget daripada simpan di luar atau gudang swasta. Pelindo senang di situ karena bayar kan. Dengan adanya pricing policy untuk ubah perilaku," ujarnya.

Langkah Keempat, pemerintah mendesak PT Pelindo II dan PT Kereta Api Indonesia untuk segera membangun jalur kereta api sampai ke dalam area bongkar muat peti kemas.

"Dulu berantem Pelindo dan KAI. Pelindo nggak mau jalur kereta masuk loading dan unloading karena bisnis berkurang tapi kami mau tegas. Kalau ada yang nolak, kita kepret," ujarnya.

Terakhir, operator pelabuhan dan Kementerian/Lembaga yang ada di Pelabuhan Priok untuk menerapkan sistem teknologi informasi.

"Sistem ICT-nya diperbaiki. Sebagian masalah hardware, saya curiga. Di hardware, kalau importir tanya, kalau nggak bayar dia nggak keluarin," paparnya.

(feb/ang)