Upah Minimum TKI di Korsel US$ 1.000, JK Minta Kuota Ditambah

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah Korea Selatan (Korsel) untuk menambah kuota penerimaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah satu alasannya, upah minimum di negara tersebut cukup tinggi mencapai US$ 1.000 per bulan.

Hal tersebut diungkapkan JK ketika bertemu dengan Perdana Menteri Korsel Hwang Kyo dalam lawatannya ke negeri gingseng tersebut.

"Di samping itu juga saya harapkan agar kuota pekerja Indonesia ke Korsel yang sekarang 50 ribu dapat ditingkatkan, termasuk perawat-perawat perlu segera mempertimbangkan dengan membicarakan dengan masing-masing kementeriannya," ujar JK di Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/8/2015).

JK menggambarkan, tenaga kerja Indonesia yang berada di Korsel, Jepang, dan Hongkong masih jauh lebih baik kondisinya daripada negara-negara lainnya. Upah minimum yang didapatkan pekerja Indonesia di Korsel mencapai US$ 1000 per bulan. Bila dengan kurs dolar Amerika Serikat saat ini sekitar Rp 14.000 maka upah minimum di Korsel sekitar Rp 14 juta/bulan.

"Dan itu dijamin secara hukum dan dijamin juga penginapan dan makannya, sehingga US$ 1.000 kan bagus. Tapi memang harus skill worker, seperti operator mesin, dan itu setelah kerja di sini bagus untuk kerja dalam negeri," ucapnya.

Dengan bekerja di Korsel, para pekerja Indonesia minimal akan mendapatkan kemampuan tambahan yaitu dalam bahasa dan tambahan pengalaman lainnya ketika kembali ke tanah air.

"Jadi saling menguntungkan. Jadi kita minta tambah kuotanya," kata JK.

"Saya bilang begini, tidak seimbang ini. Kau kerja di Indonesia 60 ribu orang, kita kerja di sini (Korsel) 50 ribu orang. Walaupun berbeda ya di sana mereka kerja di Indonesia itu engineer-engineer. Di sini (Korsel) skill juga cuma skill operator," sambungnya.

(tfq/rrd)