Data Sapi Pemerintah Beda-beda, Ini Kata BPS

Jakarta - Data kebutuhan, konsumsi per kapita dan ketersediaan sapi dalam negeri selama ini ada perbedaan antar kementerian. Data terkait sapi diantaranya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, terkait hal tersebut perlu dilakukan kalibrasi data untuk mendapatkan kesamaan data antar kementerian dan lembaga terkait. Ini penting kaitannya untuk kalkulasi jumlah sapi bakalan, indukan, hingga daging segar yang bakal diimpor.

"Kita akan menghitung cermat kebutuhan pokok seperti beras dan termasuk daging sapi. Berapa kemampuan produksi, konsumsi per kapita. Kalau sapi berapa kepemilikan di dalam negeri yang layak dipotong. Sebab yang dimiliki oleh sebagian rumah tangga hanya punya 2-3 ekor sapi aja. Nggak bisa menyuplai secara besar-besaran. Kita harus petakan secara jelas," ujar Suryamin ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Selama ini data BPS mendasarkan dari hasil survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas). "Ada perbedaan data tapi ujung-ujungnya ke BPS juga. Ada Susenas itu survei besar. Bayangkan tahun ini aja 300.000 rumah tangga sampelnya. Termasuk menghitung berapa kebutuhan beras dan daging per kapita," jelas Suryamin.

Perbedaan data, menurut Suryamin harus dikalibrasi dan dibuat ramalan melihat tren 10 tahun. "Kementerian pertanian ada angka, Kementerian Perdagangan ada angka. Kita harus kalibrasi. Kita lihat time seriusnya seperti apa. Jadi data itu jangan hanya 1-2 tahun tapi lihat 10 tahun. Ini harus hati-hati soal data. Pak menko sangat hati-hati melihat dari berbagai sisi terutama data," tutur Suryamin.

Kehati-hatian ini perlu terkait rencana impor sapi indukan, bakalan hingga daging sapi dalam waktu dekat. "Kita harus cermat apa kita perlu impor atau tidaknya. Itu berapa besarnya, kapan waktunya, itu benar-benar dari hasil perhitungan," tambahnya.

(rrd/rrd)