Menkeu Bambang 'Curhat' Susahnya Ajak Swasta Bangun Infrastruktur

Jakarta - Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus mengembangkan berbagai infrastruktur di Indonesia. Karena keterbatasan dana, pemerintah pun mengajak pihak swasta.

Sayangnya, kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sampai saat ini peran swasta masih minim dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri. Sebab, tambah Bambang, program Public Private Partnership (PPP) adalah ide yang bagus tapi sulit diimplementasikan.

"Saya mengakui itu. Karena Anda tahu saat kita membuat proyek, itu masih kurang terancang dengan baik. Jadi walaupun sudah mendapatkan investornya namun persentasenya sangat kecil untuk dimulai," kata Bambang, dalam seminar Bank Indonesia (BI) dan International Monetary Fund (IMF) di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Salah satu contohnya adalah proyek pembangkit listrik tenaga uang (PLTU) Batang sebesar 2 x 1.000 MW yang menjadi bagian dari mega proyek listrik 35.000 MW.

"Pembangkit ini pemenangnya adalah sudah sangat siap ketika 2012, tiga tahun. Tapi baru bisa dibangun sekarang," jelasnya.

Masalah paling utama, menurut Bambang, adalah pembebasan lahan. Banyak sekali lahan-lahan yang sulit dibebaskan sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan UU lahan yang sudah disahkan tahun ini.

"Masalah yang harus dibereskan adalah pembebasan lahan dan kedua adalah kerumitan birokrasi perizinan yang sekarang sudah dibenahi," jelasnya.

Belajar dari kesulitan itu, pemerintah akhirnya sepakat untuk merancang proyek sampai siap bangun baru kemudian ditenderkan ke pihak swasta. Perancangan proyek akan menggunakan dana APBN.

"Baru kemudian kita lelang dan serahkan kepada siapa pun kontraktornya. Jadi itu lebih gampang untuk kemudian dibangun," ujarnya.

Pemerintah juga akan menyokong PPP dengan pembiayaan jangka panjang. Rata-rata pembiayaan yang ditawarkan bank dalam negeri hanya jangka pendek dan menengah.

Padahal, pembiayaan untuk infrastruktur harus jangka panjang karena balik modalnya tidak bisa sebentar.

"Maka dari itu untuk PPP kita ambil pembiayaan dari multilateral," ungkapnya.

Bambang mengatakan, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur Rp 290 triliun. Jumlahnya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

"Saya percaya di dalam kasus Indonesia, pemerintah mencoba siapkan anggaran untuk membangun infrastruktur utama atau dasar. Kemudian kita membuka juga untuk pembiayaan dari pihak lain. Kita akan ambil dari pasar dan lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia, ADB, dan lainnya," katanya.

(ang/dnl)