Ini Alasan Batam Selalu Kalah dari Singapura

Jakarta - Dibangun sebagai kawasan ekonomi khusus untuk menyaingi Singapura, Batam hingga kini selalu tertinggal jauh dari tetangganya tersebut. Pengelolaan kawasan ekonomi yang tumpang tindih menjadi alasan Batam tertinggal jauh dari Singapura.

Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) Batam, Jon Arizal mengungkapkan, administrator atau pengelola Batam yang bertanggung jawab pada dewan kawasan, membuat pihaknya tidak leluasa dalam pengambilan kebijakan.

"Makanya kami berharap dan sangat senang kalau Batam bisa di bawah Presiden. Kenapa? Kerena di bawah Presiden, kebijakan dan masalah-masalah yang ada di Batam bisa dilangsung diputuskan. Tidak perlu birokrasi lagi," jelas Arizal ditemui di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Sudirman, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurut Arizal, seharusnya pemerintah pusat bisa meniru apa yang dilakukan Malaysia dalam membentuk kawasan ekonomi khusus. Dia mengungkapkan, kawasan ekonomi Iskandar Region di Malaysia langsung di bawah kendali perdana menteri, ini membuat badan pengelola Iskandar Region bisa fleksibel dalam mengambil kebijakan.

"Satu kawasan khusus harus didukung. Apalagi kita mengacu kawasan sejenis di Malaysia, Iskandar Region yang langsung berada di bawah perdana menteri. Nah jadi kebijakan ini langsung. Budget juga langsung dari pusat untuk pembangunan infrastruktur utama, nggak dari daerah. Kita juga harus seperti itu," terang Arizal.

Selama ini, kata Arizal, pengelolaan Batam berada di bawah dewan kawasan yang diketuai Gubernur Kepulauan Riau. Rumitnya birokrasi ini membuat segala kebijakan strategis pengaturan Batam selalu kalah cepat ketimbang Singapura.

"Saat ini Batam di bawah dewan kawasan. Kebetulan Ketua Dewan Kawasan gubernur, jadi secara hirarki BP Batam di bawah gubernur. Kalau presiden kan lebih fleksibel, Dewan Kawasan sebagai pengawasan dan koordinasi saja," ucapnya.

Selain itu dengan birokrasi saat ini, lanjut Arizal, dalam urusan kerjasama dengan pihak luar juga selalu kalah gesit ketimbang Singapura.

"Kalau kami di bawah langsung Presiden, kami bisa lakukan berbagai kerjasama atau MoU dengan banyak pihak, seperti investor asing. Kalau sekarang kan kurang fleksibel," imbuh Arizal.

(dnl/dnl)