'Pak Jokowi, Bila Pakai Utang dan APBN Batalkan Proyek Kereta Cepat'

Jakarta - Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas keberatan dengan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, siapapun yang menjadi pemenang untuk proyek ini, China maupun Jepang akan membuat Indonesia akan menambah utang.

Perbedaan diantara keduanya hanya soal skema utang. Proposal Jepang terang-terangan membebani APBN dengan utang jangka panjang untuk biaya pembangunan kereta cepat. Sedangkan China menyamarkan beban tersebut dengan kedok 'joint venture'.

Sehingga ujung-ujungnya, BUMN yang digandeng China pun akan mengeruk dana dari APBN untuk modal pembangunan kereta cepat atau dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Beban APBN itu soal waktu dan cara saja. Negara kan harus membayar utang itu meskipun jangka waktunya panjang. Negara akan bertanggung jawab membayarnya," kata Darmaningtyas dalam konferensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Bila Presiden Jokowi memutuskan kereta cepat jadi dibangun, maka Jokowi akan sebagai presiden yang mewariskan utang kepada presiden-presiden berikutnya selama puluhan tahun mendatang.

"Kalau misalnya (biaya pembangunan kereta cepat) Rp 80 triliun, per tahunnya membayar Rp 1 triliun, berarti 80 tahun. Presidennya sudah bukan Jokowi lagi, sudah ganti-ganti," katanya.

Darmaningtyas menambahkan, proyek kereta cepat tidak hanya akan membebani Indonesia dengan utang hingga puluhan tahun, tapi akan membebani Indonesia 'seumur hidup'. Sebab, pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan tidak ekonomis, dirinya berani memastikan pengelola kereta cepat akan mengalami kerugian.

Dari 145.518 orang yang pergi Jakarta-Bandung setiap hari, sebagian besar menggunakan mobil pribadi, pengguna angkutan umum tak lebih dari 20.000 penumpang. Dari 20.000 penumpang angkutan umum itu, dia memperkirakan hanya 25% saja yang mau menggunakan kereta cepat.

"Yang pakai angkutan umum belum tentu mau pindah ke kereta cepat kalau tarifnya Rp 200 ribu. Barangkali cuma 25 persen (penumpang angkutan umum yang mau menggunakan kereta cepat)," paparnya.

Ketika operasional kereta cepat mengalami kerugian maka pemerintah tak mungkin tinggal diam membiarkan infrastruktur yang sudah jadi itu tidak berfungsi, terpaksa APBN harus mengalokasikan subsidi untuk menghidupi kereta cepat, sehingga kereta cepat membebani APBN 'selamanya'.

Dengan begitu, negara akan menanggung beban ganda, yakni hutang untuk biaya pembangunan kereta cepat dan biaya untuk mengoperasikannya. "Kalau kereta cepat default, negara akan menanggung beban ganda, pertama menanggung hutang biaya pembangunannya, kedua menanggung operasional kereta cepat," tandasnya.

Pihaknya mendesak Jokowi untuk membatalkan proyek kereta cepat agar tak diingat sebagai presiden yang mewariskan beban kepada penerus-penerusnya.

"Pembangunan kereta cepat tidak cuma-cuma. Seakan-akan sekarang tidak membebani APBN karena dibiayai Jepang atau China. Kereta cepat akan menjadi beban seumur hidup," tutupnya.

(hen/hen)