.webp)
"Beberapa puluh tahun lalu sudah didengungkan. Disebut 6 bulan akan disambung, saya nggak percaya," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Ade Riphat Sudrajat, saat diskusi kereta pelabuhan di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kamis (3/9/2015).
Ia menilai persoalan moda transportasi kereta pelabuhan lebih banyak dipengaruhi internal pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal sama diungkapkan oleh GM FG Logistic PT Indonesia Epson Industry Hasanuddin S. Malewa. Pihaknya yang memiliki pabrik di kawasan Cikarang Jawa Barat, sudah lama mendengar rencana pengembangan akses rel hingga ke dalam pelabuhan.
Baginya, tidak ada lagi alasan menunda proyek ini, karena akses keluar masuk Pelabuhan Priok sudah sangat padat. Bila akses jalan ke pelabuhan lumpuh, maka bisa merembet ke proses ekspor impor perusahaanya.
"Masalah rel sudah dari tahun kapan. Realisasi kapan? Bagaimana antisipasi jalan macet. Harus ada alternatif bagi pengusaha. Misal, sopir pelabuhan demo. Kita nggak bisa jalan. Barang nggak bisa ekpor dan impor," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro menargetkan proyek kereta pelabuhan Tanjung Priok rampung tahun depan. "Kita harapkan tahun itu (2016). Sekarang KAI sedang selesaikan persoalan lahan," kata Edi.
Untuk persoalan lahan di dalam area pelabuhan, KAI telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) sebagai pemilik tanah. Sedangkan, KAI juga melakukan pembebasan lahan milik warga di luar area pelabuhan.
"Ke dalamnya sampai Priok tanah bukan punya Pelindo II. Itu tanahnya PU dan Perumahan Rakyat. Nah, kemarin kita sudah komunikasi ke Menteri PU PR," sebutnya.
(feb/rrd)
