.webp)
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca menerima rekomendasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung cenderung menggantung. Jokowi tak menjelaskan kepastian kelanjutan proyek high-speed railway (HSR) sepanjang 150 km itu, apalagi memutuskan siapa pemenang proyek ini yang pesertanya Jepang dan China.
Jokowi hanya menegaskan proyek kereta cepat tak akan menggunakan uang negara atau APBN. Selain itu, pelaksanaannya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan ia meminta ada perhitungan ulang terhadap proyek kereta cepat yang estimasinya kebutuhan dananya Rp 78-87 triliun.
Bahkan Jokowi menyerahkan penjelasan lebih lanjut proyek ini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi berharap bila BUMN menjalankan proyek kereta cepat ini, maka harus diutamakan kandungan komponen lokal. Selain itu, proses pembangunannya harus pekai skema antara BUMN dengan mitranya atau business to business (B to B).
"Dari saya itu tak boleh membebani dan menggunakan APBN. Saya minta B to B dengan local content yang banyak," pinta Jokowi.
Jauh sebelumnya, BUMN konstruksi bersama perusahaan-perusahaan China membentuk konsorsium bersama, terkait studi poyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari BUMN Indonesia dipimpin oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), sedangkan dari China dipimpin oleh China Railway.
Anggota konsorsium BUMN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung antara lain Jasa Marga, PTPN VIII, INKA, dan LEN Industri. Sedangkan anggota konsorsium dari China antara lain China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, China Railway Signal and Commucation Corporation.
(hen/ang)
