.webp)
Dengan jarak Jakarta-Bandung-Gedebage yang hanya sekitar 160 km, kereta cepat tidak akan bisa mencapai kecepatan maksimalnya 350 km/jam. Sehingga sama saja dengan kereta dengan kecepatan menengah. Belum lagi rencananya bakal ada 8 stasiun yang dilewati dan harus berhenti. Bila dirata-rata, maka tiap 20 km, kereta cepat ini harus berhenti.
Ada ide baru, agar China dan Jepang merevisi untuk menyerahkan kereta berkecepatan sedang, yaitu 200-250 km/jam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mencapai kecepatan maksimalnya, kereta cepat butuh waktu 14 menit, sementara dengan jumlah stasiun sebanyak 5-8 unit maka kereta cepat Jakarta-Bandung harus berhenti sebelum 14 menit.
"Untuk mencapai kecepatan itu perlu 14 menit, sehingga belum sampai kecepatan maksimum sudah harus direm. Kecepatannya mungkin hanya bisa sekitar 200 km/jam," tukas Darmin.
Namun, sama halnya dengan kereta cepat, pembangunan kereta menengah belum tentu bisa mencapai skala ekonomi. Pemerintah berencana menggabungkan bisnis kereta menengah dengan bisnis lainnya, misalnya dengan pembangunan properti di sekitar stasiunnya agar kereta tersebut nantinya bisa 'menghidupi' dirinya sendiri, tidak membebani APBN.
"Kalau hanya pengembangan kereta saja, walaupun kereta dengan kecepatan menengah, belum tentu bisa membiayai dirinya sendiri ke depan. Sehingga nanti di stasiun mana dibangun properti besar-besaran, katakanlah 2-3 stasiun dari Jakarta," dia menuturkan.
Rencana pembangunan kereta menengah ini akan dirancang secara rinci dalam kerangka acuan yang dibuat oleh sebuah tim. Kementerian BUMN akan memegang peranan penting di dalam tim ini. Nantinya, pembangunan kereta menengah akan menggunakan skema business to business, diserahkan kepada BUMN, sehingga tidak menggunakan dana APBN.
"Itu semua perlu dituangkan dalam kerangka acuan sehingga Presiden meminta dibentuk tim untuk menyusun kerangka acuan itu. Semua ini akan dirancang dalam skema business to business. Kementerian BUMN akan mengambil peranan vital," paparnya.
Setelah kerangka acuan ini selesai disusun, pemerintah mempersilakan Jepang dan China untuk kembali mengajukan proposal untuk pembangunannya. Proposal yang diajukan harus menggunakan kerangka acuan dari pemerintah Indonesia sebagai dasar. "Baik Jepang maupun China dipersilakan menyusun proposal baru dengan kerangka acuan yang kita buat dan rumuskan menurut kebutuhan dan kepentingan kita sendiri," tutup Darmin.
(dnl/dnl)
