Dua BUMN Telat Terima Suntikan Modal, Pelni dan PT Garam

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berniat menyuntikkan modal Rp 64,8 triliun tahun ini. Tujuannya supaya perusahaan pelat merah bisa menjalankan berbagai proyek demi kepentingan masyarakat.

Sayangnya, pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak berjalan mulus. Ada BUMN yang belum mendapat suntikan modal sehingga tidak bisa menjalankan programnya dengan baik.

Salah satunya adalah PT Garam (Persero). Telatnya kucuran PMN ini membuat Petani garam lokal kembali harus gigit jari. Sebab, PMN belum juga cair.

"Jelas serapan terganggu karena PMN belum bisa cair. Jadi kita tidak bisa menyerap tahun ini sebesar 400.000 ton sesuai rencana pemerintah, dana PMN nanti dipakai untuk serapan tahun depan," ungkap Direktur Utama PT Garam Usman Perdanakusuma dihubungi detikFinance, Jumat (4/9/2015).

Dengan belum cairnya dana suntikan modal negara, sambung Usman, perusahaan hanya menyerap garam rakyat dengan dana internal yang ada. Kas perusahaan yang sedikit, membuat PT Garam hanya bisa menyerap garam lokal sebesar 1.000 ton.

"Dana kita kan kecil, hanya bisa 1.000 ton tahun ini. Harusnya kalau pas panen garam sudah cair yang Rp 220 miliar, itu bisa untuk membeli garam petani yang targetnya 400.000 ton," ujar Usman.

Selain PT Garam, PT Pelni (Persero) juga mengalami hal yang sama. Direktur Utama Pelni, Elfien Goentoro, mengaku sudah siap untuk menjalankan angkutan barang pokok dan barang penting ke daerah-daerah terpencil, terutama di Indonesia Timur, tapi suntikan PMN belum ada.

"Kita mendapat kapal dari PMN (untuk angkut barang pokok dan barang penting). Kedua kita akan dapat subsidi dari Kemenhub. Namun belum dapat terlaksana karena PMN-nya belum turun. Kedua kita punya 2 kapal, kita mau pakai menunggu Perpres penugasan dari Kemenhub dan Setneg," kata Elfien, kepada wartawan di Kementerian BUMN kemarin.

Bila kapal dari PMN dan penugasan resmi dari pemerintah sudah diberikan, Elfien berjanji akan segera membuat trayek reguler ke Indonesia Timur untuk mengirimkan barang pokok dan barang penting.

"Kalau ini (PMN) selesai, September kita bisa menjalankan kapal untuk tol laut, untuk menjadikan trayek reguler dan tetap ke daerah timur yang memang jarang didatangi barang pokok dan barang penting," tandasnya.

(ang/dnl)