Ada Kasus Hukum di BUMN, Pengusaha: Sekarang Ini Pada Takut Semua

Jakarta - Beberapa kasus hukum yang melibatkan pengambil keputusan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berdampak pada pelaku usaha swasta. Selain berdampak ke sektor BUMN, pelaku swasta pun ikut khawatir seperti dalam kasus PT Pelindo II, Pertamina Foundation, PLN dan lainnya.

"Persoalan hukum yang sangat menjadi momok baru, baik pelaku usaha maupun pemerintah atau BUMN yang melakukan eksekusi bisnis terhadap kontra yang berdampak pada hukum, sekarang ini pada takut semua," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam sebuah diskusi ekonomi 'Daya Tahan Ekonomi Indonesia' di Menteng, Jakarta, Senin (7/9/2015)

Kondisi ini membuat pelaku usaha menahan diri sehingga ekonomi sektor riil tidak jalan. "Tapi seberapa lama sih daya tahan kita untuk menahan? Kan cost kita naik terus," kata Bahlil.

Namun Bahlil mengatakan, dengan kondisi ekonomi saat ini yang melemah dan ada persoalan hukum di BUMN, rasa optimisme harus tetap dipegang oleh pelaku usaha. Asalkan pemerintah melakukan langkah nyata seperti stimulus ekonomi yang bisa membantu pelaku usaha.

"Sektor riil kita yang harus kita gerakkan, sektor UMKM kita gerakkan. Stimulus pemerintah harus kita lakukan, spending dana perbankan itu harus segera cairkan untuk hal-hal yang produktif, jangan hanya konsumtif," pinta Bahlil.

Bahlil mendorong agar pemerintah punya perhatian lebih terhadap sektor usaha kecil menengah (UKM). Alasannya karena sektor ini bisa bertahan saat terjadi krisis 1998. Saat ini memang sektor pertambangan turun 30-35%, perkebunan turun 30%, logistik turun 25-30%, konsumsi turun 20-25%.

"Tapi harus optimis, pengusaha nggak boleh pesimistis, harus optimistis," katanya.

(hen/rrd)