Tiru Korsel, Sofyan Djalil Bikin Komite Pemangkas Regulasi

Jakarta - Sudah menjadi rahasia umum bahwa hambatan investasi di Indonesia yang terbesar berasal dari banyaknya perizinan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan bahwa saat ini ada 2.700 perizinan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda)

Hal ini menurut dia, menjadi hambatan terbesar bagi investor baik dalam maupun luar negeri ketika ingin merealisasikan investasinya. "Ada 2.700 peraturan daerah yang membebani ekonomi," ujar Sofyan ditemui usai Raker dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2015).

Untuk mengatasi hal tersebut, Sofyan mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk komite nasional yang akan menata regulasi di tingkat daerah yang dianggap menjadi hambatan ekonomi.

Pembentukan komite tersebut meniru keberhasilan Pemerintah Korea yang berhasil memangkas regulasi di tingkat Pemerintah Daerahnya hingga 47% dalam satu tahun sejak komite ini beroperasi.

"Kami ingin men-streamline (menyelaraskan) segala macam aturan terutama di bidang ekonomi. Langkah ini ternyata sudah menjadi tren internasional. Di mana, Korea pun membuat komite tingkat tinggi untuk men-streamline regulasi. Mereka dapat memotong 47% regulasi yang tidak perlu dalam tempo satu tahun," papar dia.

Tim ini, lanjut dia, nantinya bertugas menyelaraskan aturan yang ada di Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sehingga tidak ada tumpang tindih aturan dan regulasi yang ada di tingkat pusat, diatur kembali dengan aturan yang sama di tingkat daerah.

(dna/ang)