Jonan akan Kaji Proyek Kereta Menengah Pengganti Kereta Cepat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan jalur Jakarta-Bandung tak perlu kereta cepat (high-speed railways/HSR), tapi lebih cocok kereta berkecepatan sedang alias menengah.

Kedua pihak yang sebelumnya berminat menggarap HSR, yaitu China dan Jepang, diminta kembali melakukan feasibility study dan menyerahkan proposal baru. Nah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) nanti akan mengkaji hasil studi dari para penggarap proyek.

"Bukan hanya menyediakan jalur, pemerintah akan review (kaji) apakah secara teknis itu memenuhi syarat atau tidak," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ditemui di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).

Menurut Jonan, Kemenhub akan mengkaji secara menyeluruh terhadap proyek kereta menengah tersebut, dari mulai teknis sampai ke rencana bisnis si penggarap proyek.

"Semua. Teknis juga, business plan-nya juga. Bahkan pengajuan jalur itu harus ditender. Kan UU-nya begitu, PP-nya begitu untuk kereta api. Kan ini jalur umum," ungkapnya.

Jokowi sudah memberi catatan jika proyek tersebut berjalan maka tidak boleh melibatkan uang negara atau memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Semuanya harus murni korporasi.

"Begini, kan keputusan bapak presiden itu, ini bukan investasi negara. Jadi kalau mau silakan saja badan usaha investasi. Jadi studinya ya dari mereka. Pemerintah dalam hal ini Kemenhub hanya sebagai regulator. Nanti kita akan evaluasi studinya," jelas Jonan.

(ang/dnl)