Ini 3 Permintaan Susi ke Jokowi Soal Impor Garam

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa dirinya baru-baru ini telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan masalah tata niaga garam. Dalam pertemuan tersebut, Susi menyampaikan 3 permintaan kepada Jokowi terkait urusan impor garam. Apa saja 3 permintaan Susi?

Pertama, Susi mengusulkan agar kuota impor garam ditentukan bersama-sama berdasarkan hasil riset dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Susi meminta kementeriannya dilibatkan dalam penentuan impor garam agar dapat melindungi para petambak garam lokal.

"Maunya kita kuota impor ditentukan bersama-sama dari hasil riset bersama antara Kemendag, Kemenperin, dan KKP," kata Susi usai kunjungan kerja ke petani garam, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Saat ini, KKP tak punya kewenangan apapun terkait impor garam. Akibatnya, KKP tak bisa berbuat apa-apa ketika garam impor membanjir hingga mematikan petambak garam lokal. "Izin impor harus hitungan bersama. Kita ingin ikut serta dalam penentuan kuota," tegasnya.

Kedua, dia mendesak agar Kemendag menegakkan regulasi yang melarang impor garam sebulan sebelum dan 2 bulan sesudah panen garam lokal. Demikian juga dengan regulasi dari Kemendag terkait kewajiban serap garam lokal oleh importir, harus benar-benar dijalankan.

"Impornya (garam) harus dikontrol. Ketentuan Permendag harus mengikat. Impor hanya 1 bulan dan 2 bulan sesudah panen. Garam petani harus diserap sesuai dengan jumlah yang diimpor importir. Berapa dia (importir) dapat kuota impor, dia harus serap segitu," ucapnya.

Ketiga, Menteri Susi meminta peredaran garam impor benar-benar diawasi mulai dari gudang hingga pembeli untuk memastikan garam tersebut benar-benar digunakan untuk industri yang membutuhkan, bukan dijual untuk konsumsi rumah tangga.

Menurutnya, saat ini banyak sekali garam impor yang merembes ke pasar garam konsumsi rumah tangga sehingga merugikan petambak garam lokal. "Pengawasannya kapan (garam diimpor), di mana, berapa jumlahnya, dibawa ke mana harus diketahui," katanya.

Usulan ini, kata Susi, ditanggapi positif oleh Jokowi. Jokowi memberi sinyal akan menginstruksikan pembentukan tim tersebut. "Presiden sudah memberikan arahan akan membentuk tim bersama. Mudah-mudahan kita bisa ikut menentukan (impor garam)," tukasnya.

Bila tata niaga garam tak diperbaiki, dirinya meminta pada Jokowi agar menyerahkan saja tanggung jawab untuk melindungi petambak garam lokal pada Kemendag dan Kemenperin. "Kalau sekarang saya nggak punya hak apa-apa (terkait penentuan impor garam). Harga jatuh saya diomelin (petambak garam) nggak bisa apa-apa. Kalau diteruskan begini, saya pasrahkan (nasib petambak) ke Kemendag dan Kemenperin," tutupnya.

(rrd/rrd)