Target Rizal Ramli: Devisa dan Turis Asing Naik 100% dalam 5 Tahun

Jakarta - Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, punya target di sektor pariwisata Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Rizal ingin jumlah wisatawan asing dan devisa sektor wisata naik 100%.

Untuk wisatawan asing, Rizal memberi pekerjaan rumah kepada Kementerian Pariwisata, agar mampu menaikkan jumlah kunjungan turis yang berkunjung ke Indonesia, dari 10 juta menjadi 20 juta pada tahun 2019.

"Devisa juga baru US$ 10 miliar, kami ingin US$ 20 miliar. Kalau dibanding Italia, Tunani, Spanyol, Turki, pendapatan devisa kita masih relatif kecil," kata Rizal, usai rapat koordinasi pariwisata di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Iganisus Jonan, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan KSAU, Marsekal Agus Supriyatna.

Untuk mencapai target itu, Pemerintah menyusun beberapa langkah. Pertama, Indonesia akan menambah jumlah negara yang turisnya bebas visa ke Indonesia. Langkah ini dipercaya bisa mengerek angka kunjungan wisata.

"Kami tingkatkan jumlah negara bebas visa. Kecuali negara itu aktif di bisnis narkotika dan negara menyebabkan ideologi kekerasan kayak ISIS. Kami tidak mau Indonesia jadi ideologi pertentangan garis keras," ujarnya.

Langkah kedua, pemerintah mempersiapkan destinasi baru sebagai lokasi tujuan wisata. Kementerian Pariwisata menetapkan 222 lokasi tujuan wisata. Dari 222 lokasi, pemerintah jangka pendek akan fokus mengelola dan mengembangkan wisata di 10 lokasi.

"Contoh Danau Toba kami ingin jadi Monaco of Asia, Pulau Seribu, Bromo itu indah sekali. Sayang jalannya buat country road-nya payah benar. PU akan perbaiki, kita juga akan kembangkan beberapa daerah lain yang kita sepakati. Termasuk Labuan Bajo di flores," ujarnya.

Guna mendukung pengembangan wisata, Rizal akan melibatkan beberapa kementerian teknis, yakni Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kementerian terkait akan mengembangkan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan bandara.

"Untuk itu perlu ada koordinasi karena anggaran perhubungan ada di Jonan. Anggaran PU ada di Menteri PU. Jadi ini perlu koordinasi, dan tadi disepakati untuk 10 lokasi kami memang sudah ada rancangan dari segi anggaran dan sebagainya," tuturnya.

(feb/dnl)