Atasi Defisit Anggaran, Pemerintah Harus Cari Cara Lain

Jakarta - Pemerintah harus mencari alternatif lain, dalam menekan defisit anggaran tanpa menaikan BBM. Salah satu alternatif itu adalah, adanya pajak sebagai kompensasi terhadap subsidi BBM.Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Drajad Wibowo kepada wartawan usai rapat konsultasi dengan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) di gedung Nusantara I DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (28/2/2005),"Contoh mereka yang kaya mereka yang punya dua mobil itu dikenakan pajak penggunaan BBM yang dibayar pada saat ganti STNK," kata Drajad.Industri yang menggunakan minyak tanah juga harus dikenakan pajak. "Misalnya akhir tahun penggunaan minyak mereka itu memakan Rp 100 juta kita kenakan pajak Rp 100 juta. Jadi kan terkompensasi," katanya.Drajad mengatakan, pemerintah harus sesegera mungkin melakukan presisi terhadap APBN Perubahan tetapi Fraksi PAN tetap menolak kenaikan BBM sebelum ada audit harga pokok dari BBM "Fraksi PAN menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah melakukan prosedur APBN Perubahan. Kalau itu tidak dilakukan kita akan melakukan sanksi konstitusional mulai dari yang teringan seperti hak angket," katanya. (mar/)