Di depan pengusaha, Badrodin mengutarakan, masalah perekonomian yang menjadi fokus kepolisian. Antara lain soal dana pemerintah daerah (Pemda) Rp 267 triliun yang menganggur atau parkir di bank daerah, hingga masalah demo buruh.
Soal demo buruh, Badrodin mengatakan, saat ini dalam satu perusahaan bisa ada 5-6 organisasi serikat pekerja. Kondisi ini membuat posisi pengusaha lemah dan banyak terjadi pemogokan serta unjuk rasa pekerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam acara ini hadir juga, Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, hingga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki.
Badrodin mengatakan, pihaknya akan mencoba menertibkan demo-demo buruh dengan kondisi yang ada. Namun, dia meminta pengusaha untuk menciptakan suasanya kerja yang baik, dan bisa berkomunikasi dengan lancar kepada pada pekerja. Sehingga unjuk rasa bisa dicegah.
"Akhir tahun ini pasti ada tuntutan kenaikan UMR. Harus diakomodasikan, apalagi kalau ada kenaikan harga bahan pokok," ujar Badrodin.
"Kalau sampai ada unjuk rasa, dampaknya banyak, kayak sweeping sampai tutup jalan. Yang melaksanakan pemaksaan pasti kami tindak, tak ada toleransi. Jadi sudah berapa kali diakomodasi untuk dialog," kata Badrodin.
(dnl/hen)











































