Kapolri Bicara Demo Buruh Hingga Dana Pemda Rp 267 T 'Parkir' di Bank

Kapolri Bicara Demo Buruh Hingga Dana Pemda Rp 267 T 'Parkir' di Bank

Muhammad Idris - detikFinance
Senin, 21 Sep 2015 10:56 WIB
Kapolri Bicara Demo Buruh Hingga Dana Pemda Rp 267 T Parkir di Bank
Dialog Apindo dan Penegak Hukum (Idris-detikFinance)
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan dialog dengan penegak hukum, membicarakan soal ekonomi. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang ikut menjadi pembicara mengutarakan peran kepolisian di sektor ekonomi.

Di depan pengusaha, Badrodin mengutarakan, masalah perekonomian yang menjadi fokus kepolisian. Antara lain soal dana pemerintah daerah (Pemda) Rp 267 triliun yang menganggur atau parkir di bank daerah, hingga masalah demo buruh.

Soal demo buruh, Badrodin mengatakan, saat ini dalam satu perusahaan bisa ada 5-6 organisasi serikat pekerja. Kondisi ini membuat posisi pengusaha lemah dan banyak terjadi pemogokan serta unjuk rasa pekerja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang tidak ada sanksi yang tegas. Kalau memang melanggar hukum harus dibubarkan. Kita ada 2 cara, ada soft ada yang keras. Masalahnya kita dihujat kalau kita pakai yang keras, makanya kita harus bermain yang soft dan hard. Kalau kita pakai soft, jadi diartikan sama pengusaha kita ini polisi dianggap lemah. Kalau kita pakai gas air mata atau apa ada pasti tekanan dari masyarakat luas. Ini yang harus disadari," papar Badrodin, dalam acara yang dilaksanakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Dalam acara ini hadir juga, Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, hingga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki.

Badrodin mengatakan, pihaknya akan mencoba menertibkan demo-demo buruh dengan kondisi yang ada. Namun, dia meminta pengusaha untuk menciptakan suasanya kerja yang baik, dan bisa berkomunikasi dengan lancar kepada pada pekerja. Sehingga unjuk rasa bisa dicegah.

"Akhir tahun ini pasti ada tuntutan kenaikan UMR. Harus diakomodasikan, apalagi kalau ada kenaikan harga bahan pokok," ujar Badrodin.

"Kalau sampai ada unjuk rasa, dampaknya banyak, kayak sweeping sampai tutup jalan. Yang melaksanakan pemaksaan pasti kami tindak, tak ada toleransi. Jadi sudah berapa kali diakomodasi untuk dialog," kata Badrodin.

(dnl/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads