Sofjan Wanandi Pusing Ada 1.600 Aturan Tumpang Tindih

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menata kembali ribuan peraturan yang selama ini justru menghambat ekonomi. Peraturan ini tersebar di pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi mengatakan, di pemerintah pusat saja ada 1.600 peraturan yang harus dideregulasi atau ditata ulang agar sinergi untuk menopang roda ekonomi. Ia mengaku cukup pusing denga kondisi tersebut. Saat ini dalam paket kebijakan tahap I baru ada 134 aturan yang di-deregulasi.

"Kita selesaikan yang dipusat dulu baru daerah. Semua deregulasi harus selesai dalam 6 bulan. Di pusat dan daerah itu ribuan itu bisa aturan. di pusat saja itu ada kira-kira 1.600 sekian aturan," kata Sofjan di acara Apindo CEO Gathering di Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta, Senin (21/9/2015)

Ia mengatakan jumlah aturan tersebut mencakup aturan di bawah Undang-undang (UU), mencakup peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen) dan lain-lain. Namun masih banyak aturan lain termasuk undang-undang (UU) yang harus direvisi, namun butuh waktu.

"Tapi kalau PP sampai Permen itu kira-kira ada 1.650-an peraturan," katanya.

Sofjan mengatakan, peraturan-peraturan tersebut harus dirombak selain menghambat ekonomi, juga saling tumpang tindih dengan peraturan di bawah atau di atasnya.

"Jadi nggak gampang karena banyak tumpang tindih aturan kan. Kalau ini diubah nanti ada hubungannya sama aturan lagi, jadi pusing juga saya negara ini," katanya.

Menurutnya berbagai aturan tersebut memang selama ini sudah bergulir, namun pelaksanaannya banyak mengalami hambatan sehingga tersendat dan tak efektif.

"Itu jalan kan tersendat-sendat. akhirnya itu yang kita keluarkan buat pejabat pejabat itu kan yang sebenarnya kita nggak perlu. itu high cost itu," katanya.

(hen/rrd)