Rini menegaskan soal perkembangan rencana proyek kereta medium tersebut ada di tangan konsorsium BUMN yang akan menjelaskannya. Para konsorsium BUMN yang terlibat yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika), PT Jasa Marga (Persero), PT KAI (Persero) dan PTPN VIII.
"Ini tolong tanya BUMN-nya ya. Ini kan memang business to business (b-to-b). Jadi saya rasa dari pihak konsorsium BUMN yang akan bicara. Lebih baik saya menunggu sampai itu (detil)," kata Rini di kantor Pertamina, Selasa (22/9/2015)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak presiden meminta bahwa kereta cepat ini harus dilihatnya dari b to b sehingga harus dilihat kalkulasi dari b to b. Jadi akan bisa lebih tahu nanti setelah lebih detail disiapkan oleh konsorsium BUMN," katanya.
Ia mengatakan nantinya konsorsium BUMN akan menggandeng mitranya untuk merealisasikan proyek ini.
"Bukan yang karena ini b to b jadi yang memang diharapkan adalah ada joint venture company yang. Nantinya mayoritas dimiliki oleh Indonesia itu saja," katanya.
Rini pernah menegaskan keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung diperlukan. Hal ini pasca keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menegaskan kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan APBN, dan menyerahkan proyek ini kepada BUMN secara business to business (b to b).
"Dengan keputusan Bapak Presiden kemarin, kereta cepat ini perlu untuk dibangun bertujuan untuk menciptakan kota baru," kata Rini dalam jumpa pers, di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9/2015)
Rencananya sepanjang jalur Jakarta-Bandung akan ada kota-kota baru yang akan dibangun antara lain di Bandung Barat, Jawa Barat. Apalagi BUMN perkebunan yaitu PTNP VIII punya lahan 2.952 hektar di sana. Pembangunan kereta cepat juga sangat positif memberi dukungan untuk pertumbuhan ekonomi.
(hen/rrd)










































