.webp)
Pada hari Jumat pekan lalu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumpulkan 20 calon investor peternakan sapi di Kantor Kementerian Pertanian. Namun, baru 4 perusahaan yang benar-benar serius ingin membangun peternakan sapi di Indonesia. Dari 4 perusahaan yang serius, baru 1 yang sudah mulai merealisasikan investasinya.
Total nilai investasi yang akan digelontorkan untuk peternakan sapi ini cukup besar, bervariasi antara US$ 10 juta-30 juta alias Rp 140 miliar-420 miliar (kurs dolar Rp 14.000).
"Ada sekitar 4 calon investor yang serius. Yang sudah realisasi ada 1, perusahaan itu bekerjasama dengan Brasil, membangun peternakan sapi di Sumba Timur pada September ini," ungkap Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi, Syukur Iwantoro, kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (22/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan, ada calon investor dari dalam negeri yang menggandeng mitra asal Australia untuk membangun peternakan sapi di Sulawesi Selatan. Calon investor tersebut kini sudah mendapatkan izin prinsip dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). "Mereka sudah dapat izin prinsip, sekarang sedang mencari lahan di Sulsel," ucapnya.
Kemudian, ada juga perusahaan dari dalam negeri yang sudah mengajukan izin prinsip ke BKPM untuk membangun peternakan sapi di Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Rencananya yang akan dibangun adalah peternakan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit. "Lahannya sudah ada, mereka mau bangun integrasi sapi sawit," Syukur menuturkan.
Satu lagi calon investor yang sudah menunjukkan keseriusan adalah perusahaan joint venture Indonesia-Australia, yang sedang mengurus izin prinsip di BKPM. Perusahaan ini ingin membangun peternakan sapi di atas lahan seluas 65.000 ha di Waringin Barat, untuk kurang lebih 30.000 ekor sapi.
Sayangnya, lahan yang diincar oleh calon investor ini ternyata sudah ada pemilik HGU-nya (Hak Guna Usaha). "Mereka sudah kajian, minggu lalu pergi sama saya untuk cek lahan. Tapi lahannya ternyata sudah ada yang punya HGU-nya, tapi terlantar sejak 2007," katanya.
Syukur berjanji, akan membantu pelepasan lahan yang diinginkan oleh calon investor tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010, HGU dapat dicabut bila lahan terlantar lebih dari 4 tahun. Dengan begitu, sebenarnya lahan terlantar di Waringin Barat Barat itu bisa dialihfungsikan menjadi peternakan sapi.
"Saya akan konsultasi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), minta bantuan agar lahan tersebut dialihfungsikan menjadi peternakan untuk 30.000 ekor sapi," tutupnya.
(dnl/dnl)
