Ada Pinjaman China di Proyek Tol Pertama di Kalimantan

Jakarta - Tol pertama di Kalimantan yaitu Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,2 Km sebagian akan berasal dari pendanaan China. Pendanaan China bakal dipakai untuk ruas tol yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kontraktor yang akan mengerjakan jalan tol ini adalah konsorsium alias patungan 3 perusahaan yakni Beijing Urban Construction Group, PT Wijaya Karya, dan PTPP.

Nilai kontrak yang ditandatangani hari ini tersebut mencapai Rp 848,55 miliar untuk seksi V sepanjang 11,5 km yaitu Balikpapan-Sepinggan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun jamak 2015-2017.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, terlibatnya kontraktor China dalam proyek ini tak terlepas adanya pinjaman China dalam proyek Tol Samarinda-Balikpapan.

"Karena kita dapat pinjaman dari China," kata Basuki usai acara penandatanganan kontrak seksi V di Kantor PU dan Perumahan Rakyat Rabu (23/9/2015).

Ia mengatakan, porsi pinjaman China dalam proyek Tol Samarinda-Balikpapan seksi V ini mencapai 90%, sedangkan 10% berasal dari APBN. "Porsinya itu 90:10, 90% China," katanya.

Basuki mengatakan, pasca penandatanganan kontrak ini maka tahap selanjutnya adalah proses pencairan dana pinjaman dari China. Namun bila proses pencairan dananya lama maka bisa saja ada pembatalan pinjaman dari China.

"Bulan depan, orang dari exim datang ke saya untuk membicarakan pinjaman, itu kabar yang saya dapat dari kedutaan. Kalau tidak bisa juga, nanti kita pakai rupiah," katanya.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda terbagi dalam 5 seksi pekerjaan yakni Seksi I dengan ruas Km 13 Balikpapan-Samboja, Seksi II dengan ruas Samboja-Palaran I, Seksi III dengan ruas Samboja-Palaran II, Seksi IV dengan ruas Palaran-Jembatan Mahkota dan Seksi V dengan ruas Balikpapan-Sepinggan.

Dari sisi tanggung jawab pekerjaan, pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi 3 pihak. Seksi V menjadi ‎tanggung jawab Pemerintah Pusat, Paket I kecuali Jembatan Sungai Manggar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sementara seksi II, III dan IV menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang saat ini masih dalam proses pra kualifikasi.

(hen/rrd)