Setoran Dolar Tapi Penghasilan Rupiah, Bisnis Ini Terpukul Dolar Rp 14.600

Jakarta - Posisi rupiah yang terus merosot terhadap dolar AS Rp 14.600/US$ menekan bisnis waralaba asing di Indonesia. Pemegang lisensi waralaba asing di dalam negeri selama ini harus membayar lisensi dalam bentuk dolar, sementara itu pendapatannya rupiah.

Ketua Komisi Tetap Waralaba, Lisensi dan Kemitraan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amir Karamoy menyebutkan, pelemahan rupiah ini membuat bisnis waralaba asing tertekan. Pasalnya, mereka harus membayar royalti lebih tinggi akibat dolar AS semakin mahal.

"Untuk waralaba asing itu pengaruh karena mereka bayar royalti ke pemilik merek di luar negeri kan pakai dolar, sementara pendapatan mereka di sini kan rupiah, itu berat bagi mereka, kalau waralaba lokal kan nggak," jelasnya kepada detikFinance, Rabu (23/9/2015).

Amir menjelaskan, pembayaran royalti untuk pemegang licence untuk sektor seperti rumah makan rata-rata 5-8% dari total pendapatan. Pembayaran tersebut akan semakin mahal manakala dolar AS semakin menguat.

"Pembayaran royalti bervariasi, kalau kayak rumah makan seperti McD itu rata-rata 5-8% dari total pendapatan gross," sebutnya.

Bila pelemahan rupiah atau penguatan dolar AS terus berlanjut, Amir mengungkapkan, ada kekhawatiran para waralaba asing ini memilih gulung tikar.

"Saya yakin kalau ini berlangsung terus, ada potensi mereka menutup gerainya," katanya.

Hingga saat ini, Amir mengaku, sudah banyak dari waralaba asing ini mengeluh akibat melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, perlambatan ekonomi membuat daya beli menurun, omzet juga menurun 13-20%.

"Kalau begini kan bisa bangkrut. Sudah banyak keluhan," katanya.

Amir menyebutkan, saat ini total waralaba asing di Indonesia mencapai 230 merek dengan beraneka ragam jenis bisnis seperti 7-Eleven, Starbucks, Coffee Bean, KFC, dan lain-lain.

Ia menyebutkan, ada cara agar waralaba asing tidak tertekan dengan mahalnya dolar AS yaitu dengan memasukkan biaya royalti sebagai utang. "Jadi yang punya licence tidak menarik royalti tapi dijadikan utang. Nanti saat ekonomi membaik, utang ini ditagih," katanya.

Hal ini, kata dia, pernah terjadi saat krisis ekonomi di tahun 1998. "Saat itu royalti MCD diperlakukan sebagai utang, kemudian bayarnya nanti saat ekonomi pulih," katanya.

Amir mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan kebijakan khusus di sektor riil untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Usulan yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan skema investasi di sektor riil.

"Waralaba atau franchise dijadikan skema investasi. Ini untuk menggenjot sektor riil, itu akan tercipta lapangan kerja, entrepreneur," jelas dia.

Selain itu, Amir menambahkan, pemerintah perlu mendorong para diaspora atau orang Indonesia yang merantau di luar negeri untuk membuka waralaba lokal di sana. Ini akan menggenjot angka devisa.

"Diaspora-diaspora di luar negeri didorong untuk buka waralaba di luar, seperti rumah makan padang misalnya, itu kan dari situ dapat devisa, ini untuk memperkenalkan waralaba lokal di sana," pungkasnya.

(drk/hen)