Ada PHK Ribuan Karyawan, Ini Solusi dari Pengusaha Tekstil

Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 36.000 pekerja tekstil selama 2015, dari 2,56 juta yang bekerja di sektor ini. Kalangan pengusaha mendesak agar ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini sebagai solusi.

Ketua Umum API Ade Sudrajat mengatakan, PHK saat ini merupakan imbas dari lesunya kondisi ekonomi global dan di dalam negeri. Kondisi ini berdampak turunnya permintaan pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri hingga 50%, termasuk kinerja ekspor yang turun selama tahun ini.

Ade mengusulkan pemerintah segera bertindak konkret seperti membantu dunia usaha dari tekanan biaya produksi seperti harga bahan baku, keringanan pajak, tarif listrik dan lainnya. Selain itu, pemerintah segera melakukan perbaikan daya beli masyarakat dengan beberapa program nyata di masyarakat agar daya beli membaik.

"Kita ingin ada solusi terbaik, sudah beberapa dilontarkan pemerintah," kata Ade kepada detikFinance, Jumat (25/9/2015)

Pertama, Ade mendesak pemerintah segera merealisasikan regulasi soal keberadaan kawasan logistik berikat untuk kapas sebagai bahan baku benang. Konsep ini diharapkan bisa membantu pengusaha tekstil mendapatkan bahan baku lebih efisien.

Selama ini, pengusaha tekstil harus mengimpor kapas dari trader yang bahan bakunya tersedia di Singapura. Kondisi ini membuat pengusaha di dalam negeri menyimpan kapas dalam jumlah banyak di gudang. Targetnya skema ini baru akan terealisasi akhir tahun ini.

"Kalau ada kawasan logistik berikat kita tak perlu banyak simpan kapas di gudang kita. Bisa menghemat ongkos seperti biaya asuransi seperti asuransi, sewa gudang, kepemilikan gudang, stok lebih efesien sampai 3-4% untuk biaya bahan baku," katanya.

Kedua, adalah soal bantuan kredit ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Harapannya bunga pinjaman kredit ekspor bisa lebih rendah dari saat ini, sehingga eksportir tekstil bisa lebih ringan dalam hal biaya ekspor.

"Pemerintah bisa memberikan suku bunga lebih rendah 50% saat ekspor, termasuk saat akan membeli bahan baku kredit pinjaman yang selama ini 9%. Supaya ekspor lancar," katanya.

Ketiga, pemerintah segera merealisasikan program-program yang mendorong daya beli masyarakat seperti program percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pedesaan, dan lain-lain.

"Keempat, yang lebih luas adalah mengenai penundan pembayaran pajak PPh badan, tapi itu nggak mungkin, itu yang sulit tapi bisa dengan bantuan skema bunga pinjaman usaha dipangkas 50% dari 13%, supaya relaksasi. Listriknya juga supaya turun tarifnya, cost nomor dua setelah bahan baku adalah listrik," katanya.

Ade menegaskan usulan-usulan tersebut akan sangat membantu dunia usaha jika terealisasi, agar beban produksinya bisa ditekan dan berdaya saing. Hasilnya adalah agar potensi PHK maupun merumahkan karyawan bisa ditekan oleh pengusaha.

(hen/rrd)