Makan Waktu 4 Tahun, Urus Izin Usaha Kehutanan Dipangkas 3 Hari

Maikel Jefriando - detikFinance
Selasa, 29 Sep 2015 18:47 WIB
Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II (Maikel-detikFinance)
Jakarta -

Masalah perizinan usaha yang lama menjadi keluhan pengusaha dan investor di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengungkapkan rasa malunya. Penyederhanaan izin dilakukan.

Tim ekonomi dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid II yang isinya penyederhanaan izin.

Salah satunya adalah izin usaha yang berkaitan dengan kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan, dirinya akan memangkas izin usaha produktif dan investasi di kawasan hutan.

Pertama, soal izin eksplorasi dan operasi produksi di kawasan hutan untuk usaha tambang seperti emas, bauksit, atau tembaga.

"Sekarang ini dijadikan satu jadi izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau dia eksplorasi itu seharusnya di dalam, jadi kita bisa proses sekitar 3-5 hari. Sementara untuk izin produksi maksimal hanya 12 hari," kata Siti, saat pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Sebelumnya, Siti menjelaskan, izin pinjam pakai kawasan hutan ini bisa mencapai 3-4 tahun. Izin ini juga ada yang dari Gubernur atau Bupati. Bila dalam 4 hari izin usaha dari kepala daerah ini tidak keluar, pemerintah pusat lewat Kementerian LHK akan mengambil alih langsung.

Lalu kedua, soal izin pelepasan kawasan hutan yang disederhanakan dari 3-4 tahun. Prosesnya sama dengan izin pinjam pakai lahan hutan sebelumnya.

Ketiga adalah izin pemanfaatan hutan kayu untuk produksi. Dari 4 perizinan akan disatukan.

"Kemudian di bidang industri kehutanan, ini dijadikan satu, yang dua dulu itu yaitu izin di atas 6.000 meter kubik per tahun dan yang kedua adalah perluasannya. Perluasan minta izin baru lagi. Nah ini tidak perlu. Namanya izin industri primer industri hutan," papar Siti.

Lalu, ada izin yang dijadikan satu juga, yaitu izin penyediaan sarana wisata alam, izin pemanfaatan jasa wisata alam, izin pemanfaatnan air dan energi, dan izin pemanfaatan panas bumi.

"Ini yang tadinya susah dan memakan waktu sekarang dinamakan menjadi satu, yaitu izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan koservasi. Karena di kawasan konversi itu otoritasnya ada di pemerintahan pusat, kita jadikan satu. Kemudian ada juga juga konservasi dan lain-lain, ini butuh waktu 12 hari, setelah sebelumnya bertahun-tahun," papar Siti.

(dnl/ang)