Apakah Paket Kebijakan Ekonomi II Jokowi Bisa Langsung Dirasakan?

Jakarta - Para perusahaan padat karya termasuk komoditas tambang mulai banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintahan Presiden Jokowi, hari ini mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap II, bagaimana dampaknya kepada dunia usaha termasuk meredam PHK?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menuturkan cara untuk menghentikan derasnya PHK adalah mendorong perusahaan agar tetap bertahan di tengah ekonomi yang sedang sulit. Dalam paket kebijakan ekonomi September II disiapkan beberapa insentif yang efeknya langsung terasa oleh dunia usaha.

Di samping itu, pemerintah juga berupaya mendorong masuknya investasi baru. Sehingga lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat menjadi lebih banyak.

"Kalau sektor kita hanya support saja, support paket kebijakan ekonomi yang mendorong kemudahan berinvestasi, berikan dukungan kepada dunia usaha agar bisa lebih berkembang. Kan itu. Kebijakan apa, ya macam-macam lah, misalnya soal perizinan-perizinan kita yang harus dideregulasi untuk mendukung itu," kata Hanif di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan perbedaan paket kebijakan I dan II memang cukup signifikan. Dalam paket ekonomi II, kebijakannya memang akan berefek dalam jangka pendek.

Misalnya untuk pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk industri galangan kapal, penyederhanaan proses penerimaan insentif untuk perusahaan yang menginginkan tax holiday dan tax allowance dan relaksasi pajak atas bunga deposito.

"Berbeda dari paket sebelumnya yang lebih panjang dan narasinya panjang, paket kali ini narasinya pendek tetapi lebih konkret dalam istilah presiden itu adalah lebih 'nendang' karena harapannya akan sangat gampang ditangkap oleh publik dan sangat gampang untuk diterapkan," jelas Pramono pada kesempatan yang sama.

(mkl/hen)