Operator Prancis: Kereta Cepat Butuh Dukungan Pemerintah

Jakarta - Operator kereta cepat (High Speed Railway/HSR) asal Prancis, SNCF, menyebut proyek HSR di semua negara membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah.

Prancis yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan kereta cepat tetap memerlukan dukungan pemerintah, seperti infrastruktur awal hingga pembiayaan.

"Faktanya, ketika Anda melihat proyek kereta cepat. Investasinya sangat tinggi di sisi infrastruktur. Ini perlu dukungan untuk infrastruktur awal. Kalau mengamati seluruh dunia, kereta cepat paling tidak didukung 50% oleh pemerintah," kata Director Business Development for India and South East Asia, SNCF, Philippe Lorand, kepada detikFinance, di Jakarta, Selasa (29/9/2015).

SNCF memiliki penilaian tersendiri untuk kereta cepat. HSR versi SNCF dibagi 2 kategori, yakni High Speed dengan kecepatan antara 200 km sampai 250 km per jam, dan Very High Speed berkecepatan di atas 300 km per jam. Untuk Prancis, HSR yang dioperasikan memiliki kecepatan 320 km per jam.

"Very High Speed Prancis 320 km per jam. Itu perlu dukungan pemerintah, kalau High Speed perlu cuma lebih dikit. Tapi semua perlu butuh dukungan pemerintah," ujarnya.

Untuk besaran biaya, Lorand menyebut, semua tergantung dengan kecepatan, panjang jalur, hingga jalur. Idealnya, kereta cepat (High Speed) memiliki jarak minimum 200 km sedangkan Very Speed memiliki jarak minimum 500 km.

"Kita ada kereta cepat dengan jarak 900 Km. Itu kereta melaju non stop bisa 3 jam," ujarnya.

Lorand menyinggung tentang proyek kereta cepat di Taiwan yang dinilai gagal karena investasi tinggi, namun tidak diikuti dengan pendapatan sesuai harapan. Apalagi, proyek kereta cepat di Taiwan minim dukungan pemerintah.

"Proyek di sana dukungan pemerintah terlalu kecil," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit memandang, tantangan kereta cepat sebetulnya bukan soal sumber pembiayaan, melainkan jaminan bila proyek gagal setelah beroperasi.

Sebagai gambaran, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan panjang sekitar 150 km dengan investasi berkisar Rp 70 triliun. Bila proyek Rp 70 triliun itu gagal karena sepi peminat, lantas siapa yang mau menanggung kerugian?

"Bukan siapa yang biayai tapi kalau bangkrut siapa yang menanggung. Kasus Taiwan bangkrut, siapa yang menanggung? Ya pemerintah akhirnya," ujar Danang.

(hen/dnl)