Jepang Tak Ikut Garap Kereta Cepat

Jakarta - Pihak Jepang sepertinya tidak jadi ikut dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasannya, dalam skema yang ditawarkan Jepang tetap melibatkan uang APBN pemerintah Indonesia dalam proyek tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini telah dilimpahkan ke BUMN. Karena pemerintah tidak mau terlibat di dalamnya.

"Dilimpahkan menjadi urusan bisnisnya BUMN dan mungkin dalam hal ini pemerintah Jepang tidak ikut, karena Jepang biasanya pemerintah ke pemerintah (G to G)," kata teten, Rabu (30/9/2015).

Dengan begitu, berarti China yang menjadi investor proyek kereta cepat tersebut.

Meski begitu, Teten mengatakan, Jepang bisa masuk ke proyek infrastruktur lainnya di Indonesia. Seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya, kereta Kalimantan, Sulawesi, atau proyek transportasi lain.

"Lalu juga pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan tol. Jadi saya kira banyak opportunity bagi Jepang untuk bangun infrastruktur di Indonesia," ujar Teten.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, untuk bertemu Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Tujuannya menjelaskan soal posisi pemerintah untuk proyek kereta cepat ini.

"Kalau Jepang kan memang inginnya G to G, tapi ini kan jadi B to B jadi ya di situ. Tidak bisa ikut pengadaan kereta cepat. Saya kira akan disampaikan oleh BUMN yang menangani itu," kata Teten.

(dnl/hen)