Para Anggota DPR Belajar Berantas Kartel di Jerman, Berapa Biayanya?

Jakarta - Sebanyak 10 anggota DPR dari 10 fraksi Komisi VI akan mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Jerman untuk belajar aturan perundang-undangan persaingan usaha dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berapa biaya perjalanan dinas ke sana?

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafidz selaku pimpinan rombongan mengaku tidak tahu berapa banyak dana yang diperlukan untuk kunker ke Jerman.

"Saya nggak tahu, kalau itu kan urusan Badan Anggaran DPR. Kita kan hanya melakukan tugas konstitusional saja," kata Hafidz, ditemui di Ruang Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Ia mengatakan, untuk waktu keberangkatan ke Jerman juga belum ditentukan tanggal pasti, tapi yang jelas setelah selesai pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016.

"Kapan berangkatnya, lagi diurus sekretariat. Berangkat setelah selesai pembahasan APBN, selesai itu baru kita berangkat," ucapnya.

Belajar langsung mengenai persaingan usaha di Jerman kata Hafidz, sangat penting karena anggota DPR dapat mengetahu secara menyeluruh bagaimana Jerman membuat aturan persaingan usaha yang sehat, sehingga di sana hampir tidak ada ditemui praktik kartel.

"Sebab memang untuk melahirkan undang-undang yang baik, saya kira tidak bisa kita begitu saja mengandalkan pikiran dan informasi biasa. Kita juga harus melakukan pendekatan menyeluruh yang betul-betul yakin, bahwa itulah keputusan terbaik bagi bangsa dan negara ini yang bisa mengayomi semua rakyat," ungkapnya.

Dipilihnya Jerman kata Hafidz, karena sistem persaingan usaha di negara tersebut hampir mirip dengan Indonesia.

"Masa kita tiru persaingan usaha yang baik ke Bangladesh kan nggak lucu. Amerika kan kurang cocok karena mereka kapitalis. Kita pilih Jerman karena negara maju dan sistem persaingan usahanya cocok. Jerman kan kita melihat hukum arbitrase di sana kuat. Kemudian penegakan hukum kuat. Di situ pusat perdagangan dunia dan teknologi ada di sana," tutupnya.

(rrd/hen)