Data PHK Berbeda-beda, Buruh Catat Ada 62.000 Orang

Jakarta - Data terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berbeda-beda berdasarkan versi resmi pemerintah, pengusaha, dan buruh. Kalangan serikat buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mencatat ada 62.331 orang kena PHK selama 2015.

Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan, pemutusan hubunga kerja (PHK terbesar terjadi di Kalimantan Timur. Per September 2015, dari total 43.085 orang karyawan yang terkena PHK.

Hal ini terungkap dalam acara diskusi Speak Up ATC Forum PHK Besar-besaran: "Sebuah tragedi atau turbulensi ekonomi Indonesia 2015" di Kantor DPN Apindo, gedung Permata Kuningan, Jalan Kuningan Mulia, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Hadir dalam acara tersebut, Yoris Raweyai dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Sahat Sinurat dari Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker, Anton Supit dari Ketua Harian DPN Apindo, Soprayitno dari Ketua DPP Apindo DKI Jakarta

"Data dari anggota konfederasi serikat pekerja kami tercatat 62.331 tenaga kerja terkena PHK. Jatim menempati urutan pertama. Ada keprihatinan di situ. Kita harus cari solusi," kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai.

Ia mengatakan pengusaha sudah lama menikmati keuntungan, sehingga saat ini berikan ruang kepada para buruh untuk bertahan. "Sisihkan sedikit anggaran untuk menahan PHK, tantangan daya beli menurun, yes," katanya.

Yoris mengatakan setelah PHK, para buruh juga harus berhadapan dengan masalah proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) karena antrean yang panjang.

"Belum lagi menyelesaikan masalah JHT, lalu direvisi tapi tidak berujung. Buruh selalu melihat kebijakan yang dibuat pemerintah hanya upaya menutupi masalah yang ada," katanya.

Ia mengatakan para anggota KSPSI data tenaga kerja sekitar 2,6 juta orang. Total di Jabodetabek hampir 1 juta tenaga kerja.

Buruh minta diajak bicara oleh pemerintah dari kondisi ekonomi yang lesu saat ini.

"Kita sedang tunggu pemerintah ngapain ketika udah terjadi puluhan ribu orang di-PHK. Kita berharap besar buruh diundang pemerintah untuk diskusi. Kita sudah lama nggak diajak bicara. Komunikasi nggak lancar, Ini yang disayangkan," ungkap Muhammad Rusdi, Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Kondisi saat ini, lanjut Rusdi, PHK tidak hanya terjadi di sektor industri. "Bank collapse juga karena buruh nggak bisa nabung, nggak bisa bayar cicilan rumah, jelas jadi turun juga funding-nya," tambahnya.

Menurut Rusdi, suka tidak suka, upah pekerja harus dipertahankan. Tenaga kerja juga harus tetap punya pekerjaan.

"Problem perusahaan ini kan produk yang dihasilkan tidak terserap masyarakat. Daya beli rendah, suka nggak suka daya beli harus meningkat. Pekerja upahnya dipertahankan. Tenaga kerja harus tetap punya pekerjaan dan pendapatan, suka nggak suka," jelasnya.

(hen/rrd)