Benarkah Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Kurang 'Nendang'?

Jakarta - Dua paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah diluncurkan pada September lalu. Satu paket kebijakan lagi akan menyusul diumumkan pada pekan depan, seperti terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik serta pembiayaan usaha dengan bunga rendah.

Paket ini menuai cukup banyak kritik, sebab dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat secara umum. Di samping itu juga semakin membuyarkan arah kebijakan ekonomi yang dibangun saat awal pemerintahan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Arief Budimanta menjelaskan, dalam rentetan paket kebijakan yang digagas pemerintah, ada yang bersifat jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga tidak benar bila dikatakan kebijakan ini tidak memberikan dampak langsung.

Pertama adalah kebijakan kenaikan batas tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 3 juta per bulan. Meski telah dikeluarkan beberapa bulan sebelumnya, namun kebijakan ini bagian dari upaya pemerintah mendorong ‎daya beli masyarakat.

Ini artinya masyarakat tidak perlu membayar lagi pajak penghasilan (PPH) bila penghasilannya di bawah Rp 3 juta per bulan. Begitu juga dengan yang berpenghasilan di atas batas PTKP, maka pajak yang seharusnya dibayarkan dihitung setelah dikurangi Rp 3 juta per bulan.

"Kebijakan soal PTKP. Itu otomatis membuat potensial lost sebesar Rp 1,8 triliun, tapi kita meyakini kehilangan itu akan kembali dalam purchasing power untuk masyarakat," jelas Arif dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (4/10/2015)

Kedua adalah percepatan penyerapan dana desa untuk pembangunan‎ infrastruktur. Konsep ini, kata Arief akan mendorong pembukaan lapangan kerja di desa, karena pembangunan infrastruktur akan melibatkan banyak orang dibandingkan mesin.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis kenaikan pengangguran sebanyak 800.000 orang, yang sebagian besar berada di pedesaan.

"BPS laporkan soal penduduk miskin yang meningkat 800.000 orang. Dan kebanyakan miskin itu berada di desa. Makanya solusi yang diberikan itu adalah mendorong dana ke desa, uangnya berputar, masyarakatnya bekerja," ungkapnya.

Ketiga terkait dengan insentif pajak ‎untuk perusahaan, yaitu tax allowance dan holiday. Esensi dari kebijakan tersebut, menurut Arief akan terlihat bila dibandingkan dengan negera-negara lainnya di kawasan.

Seperti tax holiday, pembebasan pajak diberikan kepada perusahaan dengan syarat tertentu sampai dengan 20 tahun. Arief mengatakan banyak negara lain bahkan mampu memberikan insentif sampai dengan 30 tahun.

"Jadi dasarnya saat memandang investasi sebagai penggerak kualitas ekonomi, perbanyak lapangan kerja, kita artinya ikut berkompetisi dengan negara lain," tegas Arif.

(mkl/ang)