Penjelasan Rini ke DPR: BUMN Utang 60 Tahun untuk Kereta Cepat

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sempat menjelaskan soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di sela-sela rapat kerja soal Penyertaan Modal Negara (PMN), siang ini di Komisi VI DPR.

Penjelasan Rini ini berawal dari seorang anggota DPR Komisi VI yang tiba-tiba mengklarifikasi soal keterlibatan konsorsium BUMN khususnya PT Wijaya Karya (WIKA) dalam proyek kereta cepat

Raker yang dihadiri oleh direksi BUMN antara lain Sang Hyang Seri, Pertani, Pelindo III, PPI, dan WIKA. Dirut WIKA Bintang Perbowo juga sempat memberikan penjelasan singkat di depan para anggota DPR.

Rini yang memakai baju hitam menjelaskan bahwa dari total proyek kereta cepat, sebanyak 75% akan datang dari pinjaman perbankan. Sisanya berasal dari modal sendiri (ekuitas) para konsorsium BUMN. Pinjaman proyek tersebut berjangka 60 tahun tanpa jaminan pemerintah.

"Dengan jangka waktu 60 tahun, 25% memang ekuitas. Dari 25% itu 60% adalah konsorsium Indonesia dan 40% konsorsium China. Dari 60% itu ada WIKA, PTPN VIII, PT KAI dan Jasa Marga," jelas Rini di ruang rapat Komisi VI DPR, Senin (5/10/2015)

Ia menambahkan proyek kereta cepat ini akan memaksimalkan peranan dari para BUMN, termasuk bahan baku, tenaga kerja. Rini menargetkan 59% pekerja di proyek kereta cepat adalah pekerja di dalam negeri, khususnya untuk kegiatan konstruksi beton, termasuk baja yang akan dipasok dari pabrik baja BUMN PT Krakatau Steel Tbk (KS).

"WIKA akan mendapatkan order terbesarnya dalam pembangunan pilar-pilar dari jalur precast beton. Sehingga order akan besar, di mana keuntungan dari pemasangan itu keuntungan dari ekuitasnya," katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama Dirut WIKA Bintang Perbowo menjelaskan akan memaksimalkan pekerjaa sipil dari dalam negeri.

"Keuntungan dari pekerjaan sipil dari yang kami kerjakan 59,7% yang dibangun di Indonesia pekerjaan sipil, di dalam pelaksanaan akan meningkat 70-80%. Sehingga bisa digunakan (ekuitas) nantinya," katanya.

(hen/ang)