.webp)
WIKA mendapat PMN total Rp 4 triliun, termasuk tambahan Rp 1 triliun yang disepakati hari ini. Tambahan ini diperuntukkan kepada pembangunan infrastruktur berupa jalan tol Balikpapan-Samarinda yang semula belum diusulkan.
Kemudian juga untuk proyek pembangunan pembangkit listrik di Aceh, dengan kapasitas 2x200 megawatt (MW), yang tadinya diusulkan Rp 450 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini mengatakan, WIKA tidak akan menggunakan PMN itu untuk proyek kereta cepat. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta proyek tersebut tidak boleh memakai uang negara.
"Bapak Presiden menekankan tidak adanya anggaran dari pemerintah maupun jaminan untuk pembangunan kereta cepat. Jadi kami menekankan memang sama sekali tidak ada menggunakan dana pemerintah termasuk PMN," kata Rini.
Rini mengatakan. sebelum memulai proyek kereta cepat, WIKA akan lebih dulu membangun pilar-pilar beton yang dibutuhkan jalur kereta. Nanti pilar-pilar ini akan menjadi aset WIKA yang disertakan dalam konsorsium.
Sebab, kata Rini, masing-masing konsorsium harus menyertakan modal dalam proyek kereta cepat, termasuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).
"Dari total proyek, 75% akan datang dari (pinjaman) perbankan dengan jangka waktu 60 tahun., 25% memang ekuitas. Dari 25% itu sebanyak 60% dipenuhi konsorsium Indonesia dan 40% China," ujar Rini.
Sementara itu BUMN lain yang mendapatkan PMN adalah PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri masing-masing Rp 250 miliar. Tujuannya untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi benih padi yang berkualitas serta meningkatkan utilisasi sarana produksi perberasan.
Kemudian adalah PT PPI sebesar Rp 1 triliun. Digunakan untuk untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagai pemenang stok dan stabilisator harga gula nasional serta dalam rangka peningkatan ekspor produk khas Indonesia.
"Kalau kami mempunyai pabrik gula yang produktif dan kami berikan kepada petani gula, kami berharap konsumen mendapat harga yang tidak terlalu tinggi, karena memang selama ini harga gula hanya dikontrol beberapa pedagang saja," ungkap Rini.
Tambahan PMN juga diberikan kepada Pelindo III sebesar Rp 1 triliun. Tujuannya untuk membantu pengembangan kapasitas dan peningkatan pelayanan di pelabuhan-pelabuhan kawasan timur Indonesia.
"Kami melihat Pelindo III membangun bagian timur dan sudah tidak dapat ruang lagi untuk pembiayaan. Makanya kami berikan tambahan PMN. Karena kami ingin berikan Rp 1 triliun untuk membangun wilayah timur," pungkasnya.
Usai rapat kerja, hasil keputusannya akan kembali dibahas di rapat panitia kerja (panja) pembiayaan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang meliputi Badan Anggaran (Badan Anggaran) dan eselon I dari Kementerian terkait dengan BUMN.
(ang/dnl)
