Terbelenggu 12.471 Regulasi, Sofyan Djalil: RI Seperti Django di AS

Terbelenggu 12.471 Regulasi, Sofyan Djalil: RI Seperti Django di AS

Maikel Jefriando - detikFinance
Selasa, 06 Okt 2015 13:00 WIB
Terbelenggu 12.471 Regulasi, Sofyan Djalil: RI Seperti Django di AS
Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menilai Indonesia tengah dirantai belasan ribu regulasi dalam 15 tahun terakhir. Ia pun mengibaratkan seperti film Django, yaitu cerita seorang jagoan di Amerika Serikat (AS).

Sofyan menceritakan, tokoh Django tadinya adalah‎ budak yang dirantai dan setiap harinya ditarik seperti domba serta dipaksa bekerja. Namun suatu ketika, Django berhasil bebas dan akhirnya menyingkirkan semua lawannya.

"Hebatnya Django, dia kemudian bisa berhasil kelabui orang itu untuk membuka rantai, begitu di buka, Django bunuh semua lawannya. Begitu hebatnya dia," kata Sofyan saal peluncuran buku Reformasi Regulasi di kantor Bappenas, Taman Suropati, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekarang, menurutnya Indonesia juga tengah dirantai‎ regulasi. Ada setidaknya 12.471 regulasi yang terbit dalam 15 tahun terakhir. Sayangnya regulasi tersebut berkualitas rendah dan justru hanya menyebabkan kerugian perekonomian secara keseluruhan.

"Indonesia sedang dirantai berbagai regulasi, akibatnya cost mahal, pertumbuhan ekonomi tak bisa didorong lebih cepat. Dalam 15 tahun terakhir ada kurang lebih 12.471 regulasi," ujarnya.

Ia mengatakan, regulasi harus direformasi untuk menjadi lebih sederhana, tertib, dan efisien. Supaya berbagai biaya bisa diturunkan dan rencana pembangunan dapat berjalan seperti yang diinginkan. Pemerintah akan fokus untuk tataran pusat, baru kemudian daerah.

"Regulasi ini harus di-reform. Make it simple. Kalau itu bisa, maka bicara biaya pasti akan berkurang, kreativitas bisa tersalurkan," terang Sofyan.

Sofyan mencontohkan, ada satu daerah dengan produksi pupuk yang sangat‎ besar, namun hanya didominasi oleh beberapa perusahaan. Kepala daerah ingin melibatkan kerabatnya untuk menjadi salah satu distributor. Untuk itu dibuatlah regulasi yang bisa meloloskan distributor baru.

"Jadi dibuat aturan bahwa 60% dari distribusi pupuk itu untuk perusahaan baru, maka masuklah kerabatnya tadi. Itu baru satu contoh, maka harus dibereskan. Di Indonesia itu masih banyak lagi yang seperti ini," imbuhnya.

Sofyan menambahkan, studi terkait penyederhanaan regulasi belum banyak dilakukan di berbagai negara. Baru ada satu fokus di Universitas Chicago yang melahirkan ide berjudul The Economy Cost of Regulation.‎ Intinya adalah regulasi itu semakin banyak justru membuat kondisi semakin rumit.

‎"Intinya regulasi itu tak netral, itu akan membawa cost. Semakin banyak regulasi, semakin banyak cost. Cost itu harus dibayar," tutup Sofyan.

(mkl/rrd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads