Pengusaha Mau PHK Karyawan, Menperin: Urun Rembuk Dulu

Pengusaha Mau PHK Karyawan, Menperin: Urun Rembuk Dulu

Lani Pujiastuti - detikFinance
Jumat, 09 Okt 2015 10:38 WIB
Pengusaha Mau PHK Karyawan, Menperin: Urun Rembuk Dulu
Jakarta - Industri sepatu dan tekstil banyak diberitakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin berharap pengusaha berdiskusi terlebih dulu dengan pemerintah, mencari jalan keluar menyelesaikan masalah yang dihadapi.

"Tekstil dan sepatu banyak diberitakan akan terjadi PHK besar-besaran. Pemerintah buat deks khusus ini, agar kita bersama pengusaha bisa urun rembuk dulu, untuk cari way out agar permasalah yang dihadapi bisa kita tuntaskan bersama," kata Saleh, di acara sosialisasi Deks Khusus Investasi Sektor Sepatu dan Tekstil, di Kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Ia meminta pengusaha tidak malu-malu untuk mendatangi unit atau deks khusus di kantor BKPM ini. Sehingga, pemerintah bisa mencarikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi pelaku usaha khususnya industri tekstil dan sepatu yang banyak menyerap tenaga kerja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan segan-segan setiap hari datang ke sini. Supaya masalah-masalah yang dihadapi pengusaha bisa dicari solusinya," ungkap Saleh.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang ikut hadir dalam sosialisasi tersebut mengungkapkan, keberadaan unit khusus ini sangat tepat, apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti ini.

"Ini inisiatif yang tepat sasaran di waktu yang tepat. Saya apresiasi BKPM atas langkah ini. Kedua industri ini, tekstil dan sepatu merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja," kata Lembong.

Seperti diketahui, deks ini terdiri dari BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya. Didukung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). Di BKPM, desk ini ditangani oleh Deputi Pengrndalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

(rrd/rrd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads