.webp)
Sampai-sampai, LRT jadi bahan 'jualan' para calon kepala daerah jelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Padahal, daerah-daerah tersebut belum membutuhkan pengembangan LRT.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Perkeretaapian Djoko Setijowarno, saat diskusi LRT di Balitbang, Kemenhub, Jakarta, Senin (12/10/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut ada suatu daerah yang kepala daerahnya ingin ada pengembangan LRT. Di sisi lain, daerah tersebut masih defisit listrik sehingga tidak cukup mendukung operasional LRT.
Kepala Dinas Perhubungan di daerah, tidak bisa menolak permintaan kepala daerah meskipun proyek LRT dinilai belum relevan dibangun di daerah pengusul.
"Iming-iming BRT (Bus Rapid Transit) nggak mau dikasih. Pak Wali bilang gini (LRT) kepala dinas nggak berani. Terus DPRD bilang ada aspirsi masyarakat, padahal listrik nggak punya (defisit)," ujarnya.
Bahkan yang uniknya lagi, beberapa daerah pengusul justru menolak bantuan bus (Bus Rapid Transit/BRT) bantuan Kemenhub. Padahal, bus masih relevan untuk transportasi umum di daerah-daerah.
Kondisi ini tak terlepas karena banyak daerah tidak punya rencana pengembangan transportasi.
"Kota-kota belum punya masterplan angkutan umum. Banyak belum punya, jangan sampai hanya tambal sulam," ujarnya.
Hal ini dibenarkan oleh Kapuslitbang Darat Kemenhub, Sigit Irvansyah. Irvansyah menyebut pihaknya sampai bingung karena Pemda memilih membangun LRT daripada menerima bus bantuan.
Bila Pemda menerima bantuan, persoalan lain timbul pada tahun ke-2 pasca pengoperasian.
"Rupayanya nggak mau dikasih bus. Ada juga, mereka mau terima tapi tahun kedua bingung nggak punya duit untuk subsidi. Karena kita punya SPM (standar pelayanan minimum) dan tarif harus murah. Kota punya BRT ke LRT. Itu perlu tahapan, ada kota aglomerasi (terpusat), yakni kota kecil yang harus digabungkan," ujarnya.
(feb/hen)
