Jokowi Siap Perangi Kongkalikong di Bisnis Barang Ilegal

Jokowi Siap Perangi Kongkalikong di Bisnis Barang Ilegal

Maikel Jefriando - detikFinance
Senin, 12 Okt 2015 18:44 WIB
Jokowi Siap Perangi Kongkalikong di Bisnis Barang Ilegal
Jakarta - Salah satu penyebab maraknya produk ilegal masuk ke dalam negeri adalah masih adanya pelabuhan-pelabuhan ilegal atau 'pelabuhan tikus'.

Biasanya barang diangkut dengan menggunakan kapal-kapal kecil ke 'pelabuhan tikus' dari kawasan perbatasan. Kondisi ini juga ditopang adanya kongkalikong dalam perdagangan ilegal termasuk melibatkan oknum aparat.

"Kalau fisik ini ada di pelabuhan-pelabuhan yang belum banyak terkontrol. Kapal-kapal kecil yang biasanya ada barang tekstil dan lain-lain," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo usai rapat kebinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10/2015)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, masalah ini tak terlepada dari keterbatasan dari Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Bea Cukai. Sehingga akan lebih baik para aparat hukum juga terlibat dalam pengawasan di 'pelabuhan tikus'. Selain itu, ada juga persoalan infrastruktur khususnya peningkatan sistem teknologi informasi.

"Presiden arahnya jelas, bahwa ini akan di-back up aparat penegak hukum dan juga diminta untuk memperbaiki infrastruktur lebih baik lagi," jelasnya.

Untuk pelabuhan-pelabuhan besar, menurut Mardiasmo sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Sekarang juga telah diperbaharui sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan aplikasi yang ramah dan ketat dalam pengawasan.

"Biasanya ada di pelabuhan-pelabuhan yang padat yang bisa menyelundupkan lewat administrasi. Maka kita harus gunakan INSW dengan IT yang sangat canggih" kata Mardiasmo

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan dalam persoalan ini, pemerintah akan dilakukan secara sungguh-sungguh, termasuk untuk memberantas para oknum yang terlibat.

"Tadi di awal presiden menegaskan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh akan memerangi kongkalikong yang terjadi dalam perdagangan ilegal. Intinya, pemerintah akan memberikan dan men-support sepenuhnya kepada DJBC (Bea Cukai) untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan impor ilegal," kaat Pramono.

(mkl/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads