Biasanya barang diangkut dengan menggunakan kapal-kapal kecil ke 'pelabuhan tikus' dari kawasan perbatasan. Kondisi ini juga ditopang adanya kongkalikong dalam perdagangan ilegal termasuk melibatkan oknum aparat.
"Kalau fisik ini ada di pelabuhan-pelabuhan yang belum banyak terkontrol. Kapal-kapal kecil yang biasanya ada barang tekstil dan lain-lain," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo usai rapat kebinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10/2015)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden arahnya jelas, bahwa ini akan di-back up aparat penegak hukum dan juga diminta untuk memperbaiki infrastruktur lebih baik lagi," jelasnya.
Untuk pelabuhan-pelabuhan besar, menurut Mardiasmo sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Sekarang juga telah diperbaharui sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan aplikasi yang ramah dan ketat dalam pengawasan.
"Biasanya ada di pelabuhan-pelabuhan yang padat yang bisa menyelundupkan lewat administrasi. Maka kita harus gunakan INSW dengan IT yang sangat canggih" kata Mardiasmo
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan dalam persoalan ini, pemerintah akan dilakukan secara sungguh-sungguh, termasuk untuk memberantas para oknum yang terlibat.
"Tadi di awal presiden menegaskan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh akan memerangi kongkalikong yang terjadi dalam perdagangan ilegal. Intinya, pemerintah akan memberikan dan men-support sepenuhnya kepada DJBC (Bea Cukai) untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan impor ilegal," kaat Pramono.
(mkl/hen)











































