Menkop dan UKM Sayangkan Peraturan Presiden No 9/2005

Jakarta - Menteri Negara Koperasi dan UKM Surya Darma Ali menyayangkan keluarnya peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 yang membuat hilangnya wewenang teknis Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Akibatnya pengembangan UKM dan koperasi jadi terhambat. "Tentu saja dengan adanya peraturan presiden semua program saya sulit dijalankan. Karen kami hanya diberi wewenang koordinasi. Anggaran yang telah ada untuk pelaksanaan teknis UKM dan koperasi akan saya pikirkan kelanjutannya bagaimana agar tidak melangar UU," kata Surya Darma Ali saat rapat dengar pemdapat dengan Komisi VII DPR, di gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/3/2005)."Kita harapkan peraturan presiden ini diubah sepeti yang diharapkan DPR. Bahkan DPR mengatakan peraturan presiden ditolak atau Kementerian Koperasi yang dibubarkan," katanya.Untuk menyelesaikan masalah itu, kata Surya, dirinya besok akan menemui menteri PAN untuk diajak bersama menemui presiden secepatnya. "Saya berprasangka baik saja dengan maksud presiden karena saya hanya pembantu presiden," katanya."Kalau memang presiden memberi saya batas sampai situ, ya sudah. Yang penting saya tidak melanggar aturan," tandasnya.Protes juga disampaikan DPR. Mereka menolak karena peraturan presiden dianggap bertentangan dengan UU Nomor 6 tahun 2004 tentang APBN 2005. Dimana tertuang program dan anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM. Dan UU APBN tidak mungkin diubah.Hal itu diungkapkan anggota Komisi VI Jelantik Mokodompit. Peraturan presiden itu bahkan bertentangan dengan visi misi SBY dan juga ucapan SBY dalam setiap acara resmi koperasi. "SBY sudah identik dengan UKM dan koperasi," katanya."Kami akan rekomendasikan menolak peraturan presiden dan akan mengundang setneg. Kami akan meminta pengembalian wewenang koperasi karena lembaga ini adalah lembaga yang paling menyentuh ekonomi rakyat kecil," ungkapnya. (mar/)