Satu Tahun Jokowi, Sofyan Djalil Bicara Mafia Impor Hingga Izin Hanya 3 Jam

Satu Tahun Jokowi, Sofyan Djalil Bicara Mafia Impor Hingga Izin Hanya 3 Jam

Lani Pujiastuti - detikFinance
Rabu, 21 Okt 2015 11:10 WIB
Satu Tahun Jokowi, Sofyan Djalil Bicara Mafia Impor Hingga Izin Hanya 3 Jam
Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan telah banyak yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi-JK selama setahun ini. Misalnya di bidang ekonomi sudah banyak kebijakan, meski sasaran pembangunan terbilang tinggi dan ambisius.

Sofyan mengatakan di bidang ekonomi sudah ada kebijakan-kebijakan nyata seperti pembenahan perizinan dan investasi, pemberantasan illegal fishing, upaya pemberantasan mafia impor dan lain-lain.

"Berbagai sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo cukup tinggi dan bisa dikatakan ambisius. Upaya mewujudkan target tersebut butuh upaya serius dan sungguh-sungguh," kata Sofyan Djalil dalam sambutannya yang disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi Leonard Tampubolon di Seminar Publik 'Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo : Tantangan dan Prospek' di Paramadina Graduate School, SCBD, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kabinet Kerja, menurut Sofyan, sejak awal mematok pertumbuhan ekonomi harus bisa selalu ditingkatkan, bisa mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran.

Sofyan Djalil mengatakan, pencapaian sasaran menjadi tidak mudah sebab ada beberapa kondisi yang memperkecil ruang gerak seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan sumber pendanaan. Upaya mendorong kemajuan ekonomi harus ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Sektor yang diunggulkan harus bisa diperluas atau ditingkatkan.

Sofyan juga menyinggung percepatan pembangunan tidak bisa tercapai tanpa upaya penegakkan kepastian hukum bagi dunia usaha. "Sudah terlihat peraturan yang menghambat investasi bisa direvisi atau dihapus untuk mempercepat pembangunan," jelasnya.

Pembangunan butuh dana besar maka sumber pendanaan lainnya harus digali termasuk pajak harus ditingkatkan. Kabinet Kerja khususnya dalam bidang ekonomi telah melewati satu tahun masa jabatan dengan tantangan ekonomi global. Ekspor Indonesia yang didominasi oleh komoditas pun terpukul.

"Satu tahun telah dilewati, kondisi ekononi dunia cenderung tidak membaik dan serba ketidakpastian. Upaya-upaya dilakukan untuk mengendalikan dampak dan tetap menjalankan program kerja. Ekspor Indonesia masih mengandalkan komoditas. Sebesar 55% ekspor berupa komoditas sehingga sangat rentan terpengaruh permintaan produk ekspor di tengah melambatnya ekonomi negara-negara di dunia. September ekspor non migas tumbuh negatif minus 7,9%," katanya.

Investasi, merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga. Pelambatan ekonomi berpengaruh membatasi pembangunan yang jumlahnya sangat besar.

"Namun demikian, di tengah situasi ekonomi global kurang menyenangkan kita masih tumbuh. Semester I pertumbuhan ekonomi masih bisa mencapai 4,7% ditopang dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Tugas berat saat itu adalah meningkatkan investasi dan menjaga daya beli," katanya.

Sofyan cukup puas dengan pertumbuhan iklim investasi yang kondusif. "Hadirnya PTSP pusat akhir Januari 2015 di BKPM Jakarta dengan disertai instruksi 22 menteri atau kepala lembaga berkomitmen untuk mengadakan pelayanan secara cepat, sederhana, dan transparan. Perizinan pun dipangkas menjadi hanya 3 jam," ujarnya.

Sofyan menyampaikan, Realisasi investasi tahun 2015 sudah mencapai Rp 259,7 triliun degan rincian investasi PMA sebesar Rp 174,2 triliun dan PMDN Rp 85,7 triliun. Artinya pada Semester I-2015 realisasi investasi sudah mencapai sekitar 50%. Target Rp 519 triliun dirasa bisa tercapai sampai Desember 2015.

Upaya pemberantasan mafia, revitalisasi pasar hingga pemberantasan illegal fishing juga menjadi capaian kinerja pemerintah. "Pemerintah berupaya menjaga harga dengan memberantas mafia impor, merevitalisasi pasar 1.000 unit dalam tahun 2015 ini. Di bidang kelautan dengan memberantasan illegal fishing menjadi kontribusi yang sangat berarti," tuturnya.

Di tengah tantangan pelemahan nilai tukar Rupiah dan pelambatan ekspor, kata Sofyan, pemerintah fokus pada menjaga nilai inflasi dan kestabilan nilai tukar.

Presiden pun mengeluarkan empat paket kebijakan antara lain deregulasi sebanyak 134 peraturan dalam 4 paket. Namun masih banyak PR pemerintah yang masih banyak dibenahi.

"Prospek ke depan cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi yang secara bertahap akan ada percepatan," pungkasnya.

(hen/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads