Jokowi Putuskan Impor Beras, Apa Dampaknya?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Keputusan 'pahit' ini harus dilakukan karena untuk memastikan stok beras di dalam negeri cukup sampai Januari-Maret 2016 atau sebelum periode panen raya.

Ketua Umum Asosiasi Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, ada risiko bila impor beras tak dilakukan pemerintah. Selain persoalan stok yang bisa bermasalah, juga berisiko pada kenaikan harga beras di masyarakat. Di sisi lain petani khawatir harga beras lokal turun, sehingga berdampak pada petani  bila ada impor beras

"Dengan impor beras, harga minimal akan tertahan, atau menuju pada harga yang diharapkan. Kalau tidak impor, maka harga akan naik," kata Sutarto kepada detikFinance, Rabu (21/10/2015).

Sejak awal Oktober harga beras memang ada kecenderungan naik meski hanya tipis. Pemerintah menganggap karena ada faktor sentimen psikologis karena kemarau panjang.

Namun Sutarto menegaskan, stok beras pemerintah saat ini jauh di bawah aman. Idealnya stok akhir tahun harus tercapai minimal 1,5 juta ton sampai 2 juta ton di akhir tahun. Sedangkan posisi pertengahan Oktober hanya 1,25 juta ton.

"Kenapa harus impor? pasti pertimbangannya karena stok pemerintah tahun ini di bawah aman, sekarang ini harga beras stabil tinggi, di konsumen sudah Rp 10.000/kg, di petani Rp 4.500-5.000 gabah kering panen (GKP), mestinya harga gabah Rp 3700/kg," katanya.

Ia mengatakan, kebutuhan beras pemerintah yaitu raskin dan operasi pasar, masih cukup sampai akhir tahun. Namun untuk kebutuhan raskin dan operasi pasar di awal tahun depan ketika tak ada panen, maka stok tak akan cukup bila tak ada tambahan dari impor.

"Bulan-bulan ini produksi memang sudah jauh di bawah kebutuhan, misalnya kebutuhan 100.000 kg/bulan, produksi hanya 75.000 kg, sampai 50.000 kg. Dengan adanya El Nino kemungkinan produksi dengan kebutuhan sampai Maret 2016 akan minus," katanya.

(hen/rrd)