Realisasi tersebut terdiri dari transfer daerah Rp 506,395 triliun, dan dana desa Rp 16,6 triliun.
"Realisasi transfer daerah dan dana desa sampai 21 Oktober 2015 adalah Rp 523 triliun, itu 78,7% dari pagu Rp 664,6 triliun," kata Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, saat jumpa pers di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Dana Perimbangan Rp 408,1 triliun. Dana perimbangan ini terdiri dari:
Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 75,9 triliun
Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 294 triliun
Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 38,15 triliun
2. Dana Otonomi Khusus Rp 12,8 triliun
3. Dana Istimewa Rp 437,96 miliar
4. Dana Transfer lainnya Rp 85 triliun
Terkait dana desa Rp 16,6 triliun tersebut, disalurkan ke beberapa daerah. "Dana desa tahap pertama itu sudah disalurkan ke 434 daerah penerima dana desa. Dari 434 daerah itu, yang sudah lapor ke Kemenkeu 207 daerah," sebut Boediarso.
Dari 207 daerah itu, Boediarso menyebutkan, untuk realisasi tahap pertama, rinciannya kabupaten kota yang sudah menyalurkan dana desa 100%, ada 92 daerah atau 21% dari 434 daerah. Nilainya Rp 1,79 triliun atau 21,5%.
Sementara itu, kabupaten kota yang sebagian menyalurkan dana desa ada 84 daerah atau 19%. Nilainya Rp 1,039 triliun atau 12,5%. Sedangkan kabupaten yang sama sekali belum menyalurkan dana desa ada 31 daerah atau 7%. Nilainya Rp 2,81 triliun atau 34%.
Tahap kedua, dana desa yang disalurkan ke 434 daerah. Tetapi yang baru menyampaikan laporan hanya 35 daerah. Rinciannya, kabupaten kota yang sudah menyampaikan 100%, ada 16 daerah atau 3,69% dari 434 daerah. Nilainya Rp 318 miliar atau 3,8%.
Kabupaten kota sebagian menyalurkan dana desa, ada 18 daerah atau 4%. Nilainya Rp 184 miliar atau 2,2%. Yang sama sekali belum menyalurkan hanya 1 daerah. Maka total yang sudah disalurkan di tahap kedua Rp 501 miliar atau 6%.
"Jadi, totalnya Rp 3,3 triliun yang sudah disalurkan pada tahap 1 dan 2. Itu yang sudah masuk ke saya. Kami sudah teleponi semua. Kami proaktif. Total alokasi dana desa Rp 16,61 triliun, itu 80%. Kewajiban pemerintah sudah dilakukan semua," kata Boediarso.
(drk/dnl)










































