.webp)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok menjadi salah satu pembicara seminar berjudul Many Voice One Purpose: The sixth Financial Tranparency Conference. Di acara tersebut ia kembali menyindir pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang sempat menghebohkan karena nilainya mencapai miliaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ahok membagi pengalamannya dalam memperjuangakan transparansi keuangan di lingkungan kerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Salah satunya seperti saat dirinya berjibaku membongkar kejanggalan pengadaan UPS yang dilakukan Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Mereka ingin UPS 1 unit Rp 1 miliar rupiah, karena mereka bilang itu USB bisa jadi UPS, jadi ini khayalan saja dari anggota DPRD. Kemudian mereka minta anggaran Scanner. Scanner saja harga Rp 3 miliar. Mereka ingin satu sekolah budget-nya Rp 5 miliar rupiah. Ini kan nggak masuk akal," ujar Ahok dalam acara yang diselenggarakan di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Gara-gara memperjuangkan transparansi anggaran tersebut, Ahok sampai-sampai dituding balik oleh Anggota DPRD bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusunnya adalah untuk program-program palsu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka bilang, anggaran saya palsu. Yang benar milik mereka (yang palsu). Dan saya melaporkan ke KPK bersama data-datanya. Kata DPRD, saya bisa dipecat dari Gubernur. Bagus kalau DPRD bisa memecat saya. Jadi saya nggak perlu kerja, saya bisa jadi pembicara di mana-mana," kata dia.
Ahok mengaku tak gentar. Yang penting baginya adalah anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan belanja daerah yang berkualitas.
"Jika saya tidak keras, saya akan malu sebagai gubernur jika Jakarta tidak bisa bagus, saya akan menyesal seumur hidup," pungkas dia.
Dalam seminar ini sendiri, hadir sebagai peserta adalah delegasi pemuda dari 33 negara yang tergabung dalam organisasi internasional Transperency International dengan jargon Koalisi Global Melawan Korupsi.
(dna/rrd)
