Suntikan Modal BUMN Ini Ditahan DPR, Bagaimana Nasib Tol Sumatera?

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin (30/10) memutuskan menahan alokasi anggaran Penyertaan Modal negara (PMN) kepada 25 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam APBN 2016. Alokasi PMN dikembalikan ke masing-masing Komisi untuk dibahas kembali dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Lantas bagaimana nasib perusahaan pelat merah yang menerima penugasan untuk membangun infrastruktur seperti Tol Trans Sumatera?

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Ngurah Putera menjelaskan pihaknya kini harus menghitung ulang pembiayaan 4 ruas Tol Trans Sumatera. Alasannya, pembiayaan proyek tol yang secara finansial tidak laik tersebut seluruh perhitungannya memasukkan skema PMN.

Hutama Karya sendiri ditugasi menggarap 4 proyek jalan tol Trans Sumatra, yaitu Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya, Pekan Baru-Dumai, dan Medan-Binjai.

"Karena Tol Sumatera skema pembiayaan pakai skenario PMN maka saya harus berpikir lagi karena PMN tidak jadi turun," kata Direktur Utama Hutama Karya, Ngurah Putera kepada detikFinance, Sabtu (31/10/2015).

Hutama Karya akan memaksimalkan penggunaan alokasi dana PMN fase I yang telah turun Rp 3,6 triliun, untuk memulai dan melanjutkan proyek. PMN ini cair dalam APBN-P 2015. Pendanaan fase I ini juga telah didukung oleh pembiayaan perbankan.

"Langkah pertama PMN yang kita terima 2015, kita optimalkan dan jelas leverage juga dijalankan," ujarnya.

Agar proyek tidak terhenti di tengah jalan karena kehabisan pendanaan, Hutama Karya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi pembiayaan. Apalagi, proyek jalan tol dinilai sangat strategis untuk menggerakkan perekonomian di koridor Sumatera.

"Kita cari alternatif lain sampai PMN (2016) turun. Kita akan bicara dengan Kemenkeu. Kita bicara dengan Kementerian BUMN kemudian internal sendiri akan berbicara dengan institusi keuangan," ujarnya.

(feb/wdl)