Berantas Pencuri Ikan, Susi Tetapkan 5 Wilayah Paling Rawan

Berantas Pencuri Ikan, Susi Tetapkan 5 Wilayah Paling Rawan

Muhammad Idris - detikFinance
Senin, 02 Nov 2015 14:55 WIB
Berantas Pencuri Ikan, Susi Tetapkan 5 Wilayah Paling Rawan
Jakarta - Pasca dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing langsung menggeber sejumlah rencana kerja. Salah satunya, satgas yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini membagi wilayah kerja pemberantasan pencurian ikan dalam 5 sektoral wilayah.

Susi mengungkapkan, 5 wilayah tersebut dipilih karena merupakan wilayah laut paling rawan dengan aksi pencurian ikan. Kelima sektor tersebut, dipimpin satu komandan dari unsur TNI AL berpangkat jenderal bintang satu atau dua.

"Pertama di Selat Malaka. Kedua, Laut Natuna atau Laut China Selatan. Ketiga, laut di utara Sulawesi dan Kalimatan. Keempat Laut Arafuru, dan kelima laut di selatan Jawa atau Samudera Hindia," papar Susi ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Senin (2/11/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Susi mengungkapkan, pembagian sektor pengawasan tersebut dilakukan bukan berdasarkan kerawanan, melainkan karakter aksi illegal fishing di 5 lokasi tersebut yang berbeda-beda di dekat Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

"Di Natuna itu paling banyak, seminggu saja bisa 3-5 kapal (ditangkap). Itu kebanyakan berasal China, Vietnam, dan Thailand. Kemudian Sulawesi Utara sampai Biak itu kapal-kapal Vietnam," kata Susi.

"Arafuru itu banyakan dicuri kapal-kapal eks asing yang sembunyi di negara tetangga, terakhir di selatan Jawa itu kapal-kapal besar dari Korea, Taiwan, dan Jepang. Itu mereka bilangnya hanya lewat saja, tahunya berhenti dan mancing di situ, dan tangkap ikan-ikan mahal kita kaya Bluefin," imbuhnya.

Susi melanjutkan, selain membagi wilayah kerja berdasarkan rayon perairan, rapat perdana tersebut juga membahas pematangan standar prosedur (SOP) penenggelaman kapal tanpa peradilan, hingga anggaran Satgas tahun depan.

"Orang-orangnya kan belum diposkan, hanya pengenalan saja. Kemudian anggaran kita sepakati Rp 1 triliun tahun depan, dan itu alokasi khusus. Kalau soal SOP kita matangkan koordinasi penenggelaman kapal di laut," tutupnya.

(ang/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads