Empat kementerian itu adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp 104,1 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp 48,5 triliun), Kementerian Pertanian (Rp 31,5 triliun), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Rp 8,5 triliun).
"Ada empat kementerian yang harus segera melakukan lelang lebih cepat, karena mereka punya banyak proyek infrastruktur," βkata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dalam jumpa pers usai sidang paripurnaβ di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"K/L (Kementerian/Lembaga) terutama yang mempunyai belanja modal dalam bentuk infrastruktur, sudah harus segera menyelenggarakan lelang mulai hari ini. Karena begitu APBN disetujui Minggu lalu, maka setiap K/L itu bisa langsung melakukan lelang," terangnya.
Hal ini tentunya akan berdampak cukup signifikan terhadap penyerapan anggaran di tahun depan. Baik secara waktu, maupun jumlah proyek yang dilaksanakan.
"Januari, setelah Desember ditandatangani, termin pembayaran tahap pertama, berikut konstruksi dari proyeknya bisa segera dilakukan. Dengan demikian, kita berharap penyerapan 2016 akan lebih baik. Tidak hanya di timing, tapi juga dari segi besaran yang bisa diserap. Karena sekarang akan banyak proyek yang sudah bisa mulai per Januari," papar Bambang.
"Biasanya, di masa lalu pada konteks anggaran APBN yang induk, kebanyakan proyek baru mulai Maret, April, dan malah kebanyakan pada Mei. Nah mudah-mudahan, dengan UU APBN 2016 disetujui DPR di mana kita juga bisa segera melakukan upaya mencari pembiayaan, maka Januari kita bisa segera mendorong adanya proyek," tukasnya.
(mkl/dnl)











































