Bicara dengan Dubes AS, Fadli Zon Tolak TPP

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar pertemuan dengan Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Robert Blake di gedung DPR. Dalam pertemuan itu, Fadli menyampaikan penolakan DPR atas rencana Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) atau pasar bebas Asia Pasifik.

"(Blake) sampaikan tentang pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama, Wapres Biden dan pihak swasta, businessman, dan hasil yang menurut Blake sangat prospektif. Kemudian jelaskan tentang TPP," kata Fadli Zon usai pertemuan dengan Blake di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Kepada Blake, Fadli sampaikan bahwa TPP yang baru digagas 5 Oktober lalu oleh beberapa negara di Asia Pasifik, menjadi bahan perdebatan alot di dalam negeri. Sementara Indonesia belum membahas secara mendalam sehingga sebetulnya belum siap gabung TPP. Meskipun Presiden Jokowi telah menyampaikan Indonesia ingin bergabung ke TPP, saat bertemu Presiden Obama.

"Saya sampaikan itu, dia paham itu hak Indonesia. Di Amerika sendiri masih jadi perdebatan. Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi pangsa pasar, sekarang berkonsentrasi saja untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," paparnya.

"Kami sayangkan di Indonesia Presiden tiba-tiba ngomong TPP yang tidak didiskusikan dulu, tiba-tiba ngomong. Hakikat politik luar negeri Indonesia itu menjaga national interest, sehingga harus dijaga," imbuh politisi Gerindra itu.
‎
Bagi Fadli, persaingan ekonomi global adalah soal pemenang atau jadi pecundang. Menurutnya siapa yang bisa mengendalikan ‎pasar maka dia pemenang. Begitu juga landasan Indonesia bergabung dalam WTO, APEC, dan G20.

"Saya secara pribadi tetap menolak karena masih jauh. Kalau suatu saat Indonesia kuat maka mungkin bisa bergabung. Situasi sekarang beberapa tahun ini masih agak sulit," imbuhnya.

TPP adalah pakta perdagangan antar-negara-negara di Asia Pasifik yang meliputi 12 negara, yaitu AS, Jepang, Brunei, Chile, New Zealand, Singapura, Australia, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

Perjanjian tersebut diklaim sebagai perjanjian dagang paling komplit dan berstandar paling tinggi, termasuk mengatur hak kekayaan intelektual, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mekanisme penyelesaian sengketan antara negara dengan investor asing.

Negosiasi TPP disepakati antar negara peserta tanggal 5 Oktober 2015 lalu, namun masih memerlukan persetujuan parlemen masing-masing negara sebelum bisa berlaku.

(miq/hns)