Jokowi Khawatirkan Kondisi Keuangan Negara, Utang Ditambah Rp 68 Triliun

Jakarta - Defisit anggaran diperkirakan akan melebar dari 1,9% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, menjadi 2,59%. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah utang sampai dengan US$ 5 miliar atau Rp 68 triliun.

Pelebaran defisit terjadi karena rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Dalam risiko terburuk, realisasi pajak yang mencapai 85% dari target Rp 1.295 triliun yang tertera dalam APBN.

"Jadi saya dapat mandat (menambah utang) sampai dengan 2,59% dari PDB. Asumsi defisit APBN awal 1,9% kemudian 2,23% (proyeksi saat semester I) kemudian 2,59%. Jadi sekitar Rp 68 triliun," ungkap Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Robert Pakpahan di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/11/2015)

Utang tersebut merupakan utang siaga (standby loan), atau dana siap pakai dari lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lainnya. Tambahan utang tersebut memastikan anggaran belanja akan aman hingga akhir tahun.

"Jadi sudah secure (diamankan)," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhawatirkan kondisi keuangan negara saat ini. Karena penerimaan pajak hingga 4 November 2015 masih rendah, yaitu baru 60% dari target. Sementara pemerintah memiliki kebutuhan belanja anggaran yang besar di akhir tahun ini.

Realisasi Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mencapai Rp 451,95 triliun atau 97,89% dari target Rp 461,7 triliun dalam APBN-P 2015. Secara netto, tambahan utang tahun ini rencana awalnya adalah Rp 22,5 triliun.

(mkl/dnl)