Darmin Blak-blakan Soal Jalan Macet dan Mahalnya Harga Barang di RI

Darmin Blak-blakan Soal Jalan Macet dan Mahalnya Harga Barang di RI

Feby Dwi Sutianto - detikFinance
Jumat, 06 Nov 2015 18:33 WIB
Darmin Blak-blakan Soal Jalan Macet dan Mahalnya Harga Barang di RI
Penutupan Indonesia Infrastructure Week 2015
Jakarta - Bukan cerita baru, biaya logistik di Indonesia mahal dan menyebabkan harga barang di tingkat konsumen tinggi. Ini karena masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur di dalam negeri.

"Saat ini infrastruktur di Indonesia dalam kondisi belum sesuai harapan, biaya logistik presentasi besar ke komponen harga di konsumen. Ini karena infrastruktur masih terbatas dan belum efisien," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, saat menutup acara Indonesia Infrastructure Week 2015, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Keterbatasan infrastruktur juga memicu kepadatan jalan. Darmin menyebut, waktu tempuh antara kota besar di Indonesia rata-rata 100 kilometer (km) untuk setiap 2,5 jam.
 
"Waktu tempuh rata-rata koridor utama di Indonesia 2,5 jam untuk 100 km. Ini akibat macet. Bila dibandingkan Thailand dan Malaysia, kita 2 kali lebih lama," jelasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keterbatasan infrastruktur di sektor kelistrikan juga masih terjadi di tanah air. Rasio elektrifikasi alias jangkauan listrik baru mencapai 84,1%.

"Kita masih tertinggal negara tetangga seperti Thailand dan Filipina yang hampir 100%. Kita akan perbaiki, kalau tidak maka Indonesia akan kehilangan daya saing," sebutnya.

Melihat kondisi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur. Proyek kelistrikan, jalan, pelabuhan, kereta hingga bandara akan dikebut hingga 2019. Meski demikian, Darmin membenarkan ada kendala yang sedang diselesaikan oleh pemerintah agar realisasi proyek infrastruktur bisa dipercepat

"Dilantik Oktober 2014, Presiden Jokowi tetakankan, komitmen sediakan infrastruktur tapi implementasi proyek berjalan lambat karena kendala on the ground seperti tidak jelasnya terkait regulasi hukum, peraturan kurang mendukung, kuranngya pembiayaan jangka panjang, proyek nggak disiapkan dengan baik, manajemen proyek buruk, kurang sumber daya manusia, kurangnya industri pendukung, keterbatasan dukungan masyarakat," jelasnya.

(feb/dnl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads