Banyak Investor China Garap Infrastruktur, Ini Penjelasan Darmin

Jakarta - Saat ini Indonesia butuh banyak infrastruktur baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, dan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya cukup untuk membangun sebagian kecil saja dari seluruh infrastruktur yang dibutuhkan.

Pemerintah pun akhirnya mengundang investor China untuk ikut terlibat menggarap sektor infrastruktur di tanah air. Lalu, apa alasan pemerintah mengundang investor dari Negeri Tirai Bambu itu? Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dalam situasi perekonomian dunia yang tengah lesu 4 tahun terakhir ini sangat sulit menarik investor untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

Oleh sebab itu, negara seperti China diundang secara khusus untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

"Tol, pembangkit listrik, kilang, tapi siapa yang mau investasi dalam situasi ekonomi seperti ini? Kita undang negara tertentu untuk masuk, kalau (menarik investor) melalui market perlu waktu. Maka China masuk, ramai urusan kereta cepat, dan sebagainya. Memang harus ada langkah khusus dalam situasi begini," ujar Darmin dalam Kuliah Umum bertema "Inklusi Keuangan" di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/11/2015)..

Darmin menambahkan, upaya menarik investor melalui mekanisme pasar juga dilakukan, tapi perlu sejumlah upaya terlebih dahulu untuk meyakinkan investor bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan membaik ke depan.‎ "(Menarik investor) Murni market ada, tapi perlu landasan ekonomi yang membikin market percaya bahwa kondisi ini membaik ke depan," ucapnya.

Selain situasi perekonomian, menurut Darmin, masih ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan supaya iklim investasi di sektor infrastruktur lebih kondusif. Saat ini, banyak investor enggan menggelontorkan uangnya untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia karena rumitnya masalah perizinan dan pembebasan lahan.

"Ada penghambat lain yang banyak pengaruhnya terhadap masuknya investasi, yaitu birokrasi itu sendiri. Berapa izin di sektor pertambangan? Berapa hari 1 izin untuk 1 bisnis? Itu perizinan di pertambangan ada lebih dari 300. Suatu bisnis pembangkit listrik kalau dikerjakan sekarang, yang paling tidak bisa diprediksi adalah pembebasan lahannya. Sampai sekarang belum ditemukan solusinya," ungkap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Supaya investor tertarik membangun infrastruktur di Indonesia, pemerintah kini melakukan sejumlah deregulasi secara bertahap. Deregulasi ini tidak bisa dilakukan sekaligus karena begitu banyaknya perizinan yang mempersulit.

"Pembangkit listrik itu 900 hari baru selesai perizinannya, ini nggak masuk akal sama sekali.‎ Makanya ada deregulasi secara konsisten dan terus menerus. Memang nggak bisa sekaligus semuanya," pungkas Darmin

(hns/hns)